JAKARTA. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama segera menandatangani rekomendasi nilai upah minimum provinsi (UMP) DKI 2015 sebesar Rp 2.693.764,40. 

Ia berjanji bakal meneken rekomendasi kesepakatan unsur pengusaha dan pemerintah dalam Dewan Pengupahan, bukan rekomendasi UMP dari unsur buruh. 

"Setelah saya dapat dokumen rekomendasi UMP-nya, langsung saya tanda tangan," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (13/11/2014).

Jumlah UMP ini naik 10,34 persen dari besaran UMP tahun lalu, yakni Rp 2,441 juta. Angka UMP yang ditetapkan ini berpatokan pada nilai kebutuhan hidup layak (KHL) DKI 2014 sebesar Rp 2.538.174,31. 

Nilai KHL itu, kata Basuki, telah memenuhi seluruh kebutuhan buruh. Oleh karena itu, dia merasa tidak masuk akal jika menyepakati tuntutan buruh dengan UMP senilai Rp 3,5 juta. 

"Kita enggak akan ikuti (tuntutan) buruh. Buruh kan dari pertama pokoknya mau UMP Rp 3,3 juta-Rp 3,5 juta, dicari-cari terus alasannya. Ya enggak bisalah," kata Basuki.

Sebelumnya, Dewan Pengupahan memberi rekomendasi kepada Basuki nilai UMP DKI 2015 sebanyak dua versi, yakni versi pengusaha dan pemerintah serta versi buruh. Unsur pemerintah dan pengusaha mengajukan angka UMP dengan rumusan nilai KHL 2014 Rp 2.538.174,31 ditambah pertumbuhan ekonomi sebesar 6,13 persen menjadi Rp 2,69 juta. 

Sementara itu, unsur serikat pekerja (buruh) di Dewan Pengupahan tidak menerima angka tersebut, dan tetap bertahan di angka Rp 3.574.179,36. Setelah diteken Basuki, maka UMP DKI 2015 resmi digunakan.(Kurnia Sari Aziza)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa