JAKARTA. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku geram ketika Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar yang menggantikan Udar Pristono menyarankan dirinya menerima sisa bus dari pengadaan APBD 2013. Alasan Akbar ialah karena asas manfaat sehubungan dengan masalah DKI Jakarta yang kekurangan bus untuk transportasi umum. Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, pihaknya menolak mentah-mentah. Bahkan, dia mengaku semakin geram dengan kelakukan pegawai negeri sipil (PNS) di DKI Jakarta karena kerap membohongi dirinya. Kemarahan Ahok bertambah lagi saat sumbangan 30 bus ditolak oleh Plt Sekretaris Daerah DKI Jakarta Wiriyatmoko dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta. "Kemarin Kadishub baru datang kepada saya supaya menerima bus yang karatan itu. Katanya asas manfaat. Ini ada yang mau nyumbang bus malah ditolak karena alasannya bahan bakarnya bukan gas. Harusnya di Jakarta ini fair dong," kata Ahok, Selasa (1/4/2014). Ke depan, kata Ahok, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan tidak akan membeli lagi bus transjakarta gandeng dari China. "Sudah cukup beli bus dari China," kata Ahok. Tak membantah Muhammad Akbar tidak membantah dirinya pernah menyarankan kepada Wakil Gubernur untuk menerima sisa bus yang sebelumnya sempat bermasalah. Karena sarannya ditolak, pihaknya belum bisa memastikan apakah akan menerima atau tidak sisa bus transjakarta dan bus kota terintegrasi bus transjakarta (BKTB) yang terindikasi ada korupsi saat pengadaannya. Menurut Akbar, pihaknya akan berkonsultasi lebih dulu dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan lembaga lainnya yang bertugas mengawasi keuangan negara. Menurutnya, saat ini bus yang sudah diterima jumlahnya baru 125 unit dari total 656 bus transjakarta dan BKTB yang mesinnya didatangkan dari China serta karoserinya dirakit di Jakarta. Dari 656 bus tersebut, 310 di antaranya adalah bus transjakarta dan 346 adalah bus sedang atau BKTB. "Kalau yang sudah diterima ada 125 unit. Itu sudah diterima dan dipakai. Kalau yang sisanya belum tahu. Kami akan berkonsultasi dulu," ujar Akbar. Akbar menambahkan, 531 unit bus transjakarta dan BKTB itu sudah di Jakarta, tetapi masih berada di pul kontraktor pemenang tender dan belum diserahterimakan ke Dishub DKI karena pembayarannya baru 20 persen dari nilai proyek Rp 848.112.775.000 untuk bus transjakarta dan Rp 239,3 miliar untuk BKTB. "Saat ini, bus berada di pul mereka (kontraktor). Sudah sampai Jakarta semuanya. Sekarang masih di pul kontraktor, masih di vendor penyedia," kata Akbar. (Ana Shofiana Syatiri)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Ahok: Sudah cukup beli bus dari China
JAKARTA. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku geram ketika Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar yang menggantikan Udar Pristono menyarankan dirinya menerima sisa bus dari pengadaan APBD 2013. Alasan Akbar ialah karena asas manfaat sehubungan dengan masalah DKI Jakarta yang kekurangan bus untuk transportasi umum. Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, pihaknya menolak mentah-mentah. Bahkan, dia mengaku semakin geram dengan kelakukan pegawai negeri sipil (PNS) di DKI Jakarta karena kerap membohongi dirinya. Kemarahan Ahok bertambah lagi saat sumbangan 30 bus ditolak oleh Plt Sekretaris Daerah DKI Jakarta Wiriyatmoko dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta. "Kemarin Kadishub baru datang kepada saya supaya menerima bus yang karatan itu. Katanya asas manfaat. Ini ada yang mau nyumbang bus malah ditolak karena alasannya bahan bakarnya bukan gas. Harusnya di Jakarta ini fair dong," kata Ahok, Selasa (1/4/2014). Ke depan, kata Ahok, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan tidak akan membeli lagi bus transjakarta gandeng dari China. "Sudah cukup beli bus dari China," kata Ahok. Tak membantah Muhammad Akbar tidak membantah dirinya pernah menyarankan kepada Wakil Gubernur untuk menerima sisa bus yang sebelumnya sempat bermasalah. Karena sarannya ditolak, pihaknya belum bisa memastikan apakah akan menerima atau tidak sisa bus transjakarta dan bus kota terintegrasi bus transjakarta (BKTB) yang terindikasi ada korupsi saat pengadaannya. Menurut Akbar, pihaknya akan berkonsultasi lebih dulu dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan lembaga lainnya yang bertugas mengawasi keuangan negara. Menurutnya, saat ini bus yang sudah diterima jumlahnya baru 125 unit dari total 656 bus transjakarta dan BKTB yang mesinnya didatangkan dari China serta karoserinya dirakit di Jakarta. Dari 656 bus tersebut, 310 di antaranya adalah bus transjakarta dan 346 adalah bus sedang atau BKTB. "Kalau yang sudah diterima ada 125 unit. Itu sudah diterima dan dipakai. Kalau yang sisanya belum tahu. Kami akan berkonsultasi dulu," ujar Akbar. Akbar menambahkan, 531 unit bus transjakarta dan BKTB itu sudah di Jakarta, tetapi masih berada di pul kontraktor pemenang tender dan belum diserahterimakan ke Dishub DKI karena pembayarannya baru 20 persen dari nilai proyek Rp 848.112.775.000 untuk bus transjakarta dan Rp 239,3 miliar untuk BKTB. "Saat ini, bus berada di pul mereka (kontraktor). Sudah sampai Jakarta semuanya. Sekarang masih di pul kontraktor, masih di vendor penyedia," kata Akbar. (Ana Shofiana Syatiri)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
