JAKARTA. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku program transportasi massal melalui transjakarta selama dua tahun pemerintahannya bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ini merupakan programnya yang paling gagal.

"Gagal kami (program) pengadaan bus transjakarta? Intinya kami ingin menambah unit bus, tapi kami gagal karena adanya mark up anggaran (pengadaan transjakarta), kacau balau," kata Basuki kesal, di Balaikota, Jumat (10/10).

Raut mukanya begitu kesal mengingat banyaknya pejabat Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang terlibat penyelewengan anggaran bus transjakarta dan bus sedang. Padahal, Jokowi-Basuki, lanjut dia, ingin memaksa warga berpindah dari kendaraan pribadi ke transjakarta.

Sebagai pemerintah, pria yang akrab disapa Ahok itu merasa bertanggung jawab kepada warga untuk menyediakan transportasi massal yang nyaman serta aman.

Seperti diketahui Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono, mantan Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Prawoto, mantan Sekretaris Dinas Perhubungan DKI Dradjat Adhyaksa serta pejabat Dishub DKI lainnya sebagai tersangka dalam pengadaan transjakarta dan bus sedang dalam tahun anggaran 2013 senilai Rp 1,5 triliun.

Ke depannya, Ahok tidak ingin lagi melakukan pengadaan transjakarta dan bus sedang di Dinas Perhubungan DKI. Ia memilih membatalkan pengadaan transjakarta di tahun 2014 dan mengalihkan pengadaan ke PT Transjakarta.

"Makanya kami mau ubah pola pengadaan transjakarta tahun 2015-2016 melalui PT Transjakarta dan dengan kualitas bus yang baik. Termasuk juga perbaikan halte harus setingkat kelas dunia. Sehingga tahun 2016 sudah kelihatan perubahan mencolok di Jakarta termasuk bus-busnya itu," kata Ahok. (Kurnia Sari Aziza)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie