JAKARTA. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan seharusnya Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) tidak diberikan kepada warga Ibukota. Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mempunyai program unggulan bantuan sosial yaitu Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Kita liat aja, Jakarta pakai Jakarta aja. Kaya BPJS juga. Itukan terbatas, kita slalu bilang pak Jokowi, kalau daerah lain lebih butuh dan Jakarta ya Jakarta yang tanggung," kata pria yang akrab disapa Ahok di Balai Kota DKI, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (3/11).

Ahok menjelaskan alasan mengapa tidak memperbolehkan warga Jakarta tidak mendapatakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Menurutnya, yang terpenting adalah penyaluran dana itu tidak double kepada masyarakat. "Gak boleh doble. mesti menyeluruh," kata Ahok.

Menurut Ahok, launching KIS dan KIP di Jakarta tidaklah apa-apa. Namun, kalau bisa dia meminta agar kartu itu ditarik. Apalagi, pendataan dari Badan Pusat Statistik dari Pusat tidak digunakan Jakarta untuk mendata penyaluran KJP dan KJS. Hal ini bisa diperkirakan adanya suatu kartu yang double. "Luncur mah luncur aja, launcing di Jakarta ngga apa-apa," kata Ahok.

Menurut Ahok, saat ini program KJP, kata dia, tidak begitu efektif. Sehingga, akan dibuat semacam program beasiswa untuk warga yang tidak mampu. Apalagi, dalam penyalurannya terdapat penyelewengan. Pendataan untuk beasiswa tetap diurus oleh pihak sekolah. Seperti guru dan kepala sekolah yang nantinya direkomendasikan ke kelurahan untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu (SKTM). "Kalau nipu, biar aja ngurus taman makam," kata Ahok. (Bintang Pradewo)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan