KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah buka peluang menggunakan APBN untuk membantu menyelesaikan polemik utang kereta cepat Jakarta Bandung atau Whoosh. 

Hal itu ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Istana Kepresidenan, Senin (3/11/2025). 

AHY mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan stakoholder tarkait seperti BPI Danantara, Kementerian Keuangan termasuk Kementerian Perhubungan untuk pembahasan ini. 

Lewat Prolanis, Penderita Diabetes Temukan Dukungan dan Motivasi Sehat

Baca Juga: Bos KAI Sebut Presiden Bakal Gelar Rapat Khusus Bahas Utang Whoosh

Dalam rapat itu, AHY menyebut telah disepakati bahwa semua pihak akan mengambil peran dan tanggung jawab. Pemerintah juga tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan kas negara dalam menyelesaikan polemik kereta cepat. 

"Itulah nanti yang saya sampaikan bahwa pemerintah, APBN juga pasti akan menjadi bagian. Tapi secara spesifiknya akan disampaikan dalam lain kesempatan," kata AHY. 

AHY belum bisa memastikan terkait peran APBN dalam menyelesaikan masalah utang Whoosh. Menurutnya pemerintah masih mengkaji apakah nantinya akan menjadi bagian restrukturisasi utang atau hanya meng-cover masalah operasional. 

Baca Juga: Polemik Utang Whoosh: Danantara Harus Cari Solusi

Yang terang, AHY menyebut semua kemungkinan tengah dipertimbangkan. Termasuk, jika membantu dalam hal operasional, akan difokuskan pada peningkatan profit Whoosh. 

"Nah harapannya sama-sama bisa berjalan dengan baik dan bisa dikatakan ini sharing responsibility atau burden sharing," ujar AHY. 

Selanjutnya: BRI-MI Luncurkan KIK EBA Syariah Pertama di Indonesia Bernilai Rp1,95 Triliun

Menarik Dibaca: Bisa Serang Siapa Saja, Begini Cara Mencegah RSV

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News