KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mewanti-wanti pembangunan infrastruktur indonesia dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dia juga menegaskan, perencanaan pembangunan proyek infrastruktur perlu dilakukan secara matang guna memastikan proyek tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi RI mencapai 8%.

"Pembangunan infrastruktur harus berdampak untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi hingga 8% yang akhirnya mewujudkan Indonesia yang lebih maju," jelas AHY dalam keterangan resminya, Senin (11/11).

Baca Juga: AHY: Jangan Lagi Ada Proyek Infrastruktur Megah tapi Tak Optimal Penggunaanya

Lebih lanjut, dalam agenda Accelerating National Development Risk Management Implementation Forum, AHY menekankan bahwa pihaknya menemui trilema pembangunan infrastruktur, di antaranya yakni atensi, utilitas, dan juga keberlanjutan.

Putra sulung Presiden ke-6 RI itu menyebut pembangunan infrastruktur dihadapkan pada tantangan dan perbaikan dalam pembangunan infrastruktur, yaitu isu pengadaan lahan, integrasi data dan perencanaan, pembiayaan yang belum optimal, kualitas pembangunan, ketersediaan dan pemerataan.

“Untuk itu, diperlukan pembangunan infrastruktur yang konsisten dan terukur dengan perencanaan yang matang, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta penerapan dan penyiapan peraturan pelaksanaan MPRN (Manajemen Risiko Pembangunan Nasional) mulai dari tataran strategis hingga operasional,” jelasnya.

Baca Juga: AHY Pastikan Prabowo Kebut Pembangunan IKN, Rampung 4-5 Tahun

Di samping itu, dia juga mengimbau agar kementerian teknis dapat menghindari adanya kebocoran anggaran pembangunan infrastruktur serta perlu melakukan efisiensi.

Di mana, hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik, dan kolaborasi yang baik antara pusat dan daerah serta dikawal dengan regulasi dan kebijakan yang tepat.

Menanggapi hal itu, Plt. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menjelaskan, pembangunan nasional bersifat lintas sektoral sehingga isu-isu yang ditemukan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh suatu institusi itu.

Baca Juga: Istana Garuda di IKN Bakal Diresmikan Prabowo, Masuk Rencana 100 Hari Kerja Pertama

"Untuk itu, setiap institusi pemerintah dan badan usaha perlu menerapkan MRPN agar permasalahan pembangunan lintas sektoral yang ada selama ini dapat segera diatasi," jelas Ateh.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli