KONTAN.CO.ID - JAKARTA. AirAsia Indonesia (CMPP) menilai tingkat permintaan atas layanan penerbangan berjadwal belum membaik sehingga perpanjangan masa penghentian penerbangan reguler hingga tiga bulan ke depan menjadi opsi terbaik saat ini.

Corporate Secretary AirAsia Indonesia Indah Permatasari Saugi mengatakan, perpanjangan masa penghentian sementara memang dilakukan atas dasar alasan operasional, perpanjangan masa pembatasan sosial di beberapa wilayah dan semakin ketatnya ketentuan penerbangan yang menyebabkan tingkat permintaan atas layanan penerbangan berjadwal belum juga membaik.

Baca Juga: AirAsia Indonesia tawarkan reschedule tiket hingga Desember 2020, begini caranya

"Kami memperkirakan jangka waktu penghentian atau pembatasan operasional akan berlangsung antara satu hingga tiga bulan," katanya melalui keterbukaan informasi yang dikutip Kontan.co.id, Rabu (3/6).

Layanan penerbangan reguler CMPP akan menyesuaikan pengoperasian penerbangan berjadwal rute internasional dan domestik secara bertahap, dan direncanakan akan dimulai pada 8 Juni 2020 pada rute tertentu. Perseroan dapat kembali mengoperasikan penerbangan secara terbatas jika dinilai memungkinkan.

Menurutnya, keadaan saat ini dengan adanya pandemi Covid-19, lockdown, dan PSBB sangat berdampak signifikan terhadap keuangan perusahaan terutama arus kas. Juga berdampak pada penghentian operasional sebagian antara satu hingga tiga bulan.

"Kontribusi pendapatan dari kegiatan operasional yang terhenti dan atau mengalami pembatasan operasional tersebut terhadap total pendapatan (konsolidasi) pada tahun lalu berkisar antara 51% hingga 75%," jelasnya.

Baca Juga: Ini strategi AirAsia Indonesia bertahan di tengah pandemi virus corona (Covid-19)

Indah memperkirakan, pandemi corona akan berdampak atas penurunan total pendapatan (konsolidasi) untuk periode yang berakhir per 31 Maret 2020 dengan tahun buku per 31 Januari sebesar 25% hingga 50%.

Sementara itu penurunan laba bersih diperkirakan dapat mencapai lebih dari 75%. Tak hanya itu, pandemi Covid-19 berdampak pada pemenuhan kewajiban pokok dan bunga utang, dengan nilai kewajiban tersebut senilai Rp 2 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .