KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan potensi dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk risiko pelebaran defisit hingga melampaui batas 3% produk domestik bruto (PDB). Airlangga menjelaskan bahwa fluktuasi harga minyak telah beberapa kali terjadi dalam dua dekade terakhir. Dalam 25 tahun terakhir, harga minyak dunia pernah mencapai puncak US$ 139 per barel pada Juni 2008 sebelum jatuh ke US$ 46 pada Desember 2008 akibat krisis subprime mortgage di Amerika Serikat.
Lonjakan tersebut dipicu tingginya permintaan global, terutama dari China, serta terbatasnya cadangan OPEC.
Baca Juga: KPK Tangkap 27 Orang dalam OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya "Nah kali ini cadangan relatif Amerika aman dan mereka punya cadangan nasional mereka, belum
strategic petroleum reserve-nya dari berbagai negara itu belum ada yang dikeluarkan Pak," ujar Airlangga dalam Rapat Kabinet Paripurna di Istana Jakarta, Jumat (13/3). Puncak harga berikutnya terjadi pada 2011 ketika minyak menyentuh sekitar US$ 125 per barel, didorong gejolak Arab Spring dan kebijakan pelonggaran moneter Amerika Serikat pasca krisis keuangan global. Sementara pada awal perang Rusia-Ukraina, harga sempat menembus US$ 110 per barel sebelum turun ke sekitar US$ 78 pada September 2022. Ia mengungkapkan realisasi harga minyak Indonesia pada Januari dan Februari berada di bawah asumsi APBN, masing-masing sebesar US$ 64,41 dan US$ 68,79 per barel dibandingkan asumsi US$ 70 per barel. Namun pemerintah tetap menyiapkan berbagai skenario apabila konflik global mendorong kenaikan harga minyak selama beberapa bulan ke depan. Dalam simulasi pemerintah, jika kenaikan berlangsung sekitar enam bulan, harga rata-rata minyak dapat berada di kisaran US$ 90 hingga US$ 97 per barel. Sementara pada skenario lebih berat dengan durasi sekitar sepuluh bulan, harga dapat mencapai rata-rata US$ 115 per barel hingga akhir tahun. Ketika skenario tersebut dimasukkan ke dalam perhitungan APBN, dampaknya cukup signifikan. Pada kondisi harga sekitar US$ 86 per barel dengan kurs Rp 17.000 per dolar AS dan pertumbuhan ekonomi dipertahankan di 5,3%, defisit diperkirakan mencapai sekitar 3,18% PDB. Jika harga meningkat ke US$ 97 dengan kurs Rp 17.300 dan pertumbuhan 5,2%, defisit dapat melebar menjadi sekitar 3,53%. Dalam skenario paling pesimistis dengan harga US$ 115, kurs Rp 17.500, dan pertumbuhan 5,2%, defisit berpotensi menembus 4,06% PDB.
"Jadi artinya dengan berbagai skenario ini, defisit yang tiga persen itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan Pak Presiden," katanya. Ia menambahkan, berbagai skenario tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat terbatas guna menentukan respons kebijakan yang paling tepat untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga: Hadapi Tantangan Era Digital, LAN dan GNIK Beri Pembekalan Kepemimpinan Bagi ASN Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
