KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah mengatakan bahwa pengembangan hilirisasi di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari ketersediaan bahan baku dan energi hingga tuntutan penggunaan energi hijau dari pasar global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus mendorong peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui pengembangan hilirisasi. Namun, pengembangan industri berbasis mineral dan komoditas lainnya perlu ditopang dengan rantai pasok dan energi yang memadai.

“Pemerintah terus melihat bahwa komoditas-komoditas mineral masih punya tantangan terkait dengan pasokan bahan baku dan ketersediaan energi,” ujar Airlangga di Jakarta, Selasa (6/10/2026)

Baca Juga: Pemerintah Kejar Investasi Rp 2.900 Triliun pada 2027, Hilirisasi Jadi Andalan

Menurutnya, tantangan lain datang dari permintaan pasar global yang semakin memperhatikan sumber energi yang digunakan dalam proses produksi. Para pembeli disebut mengharapkan sumber energi industri berasal dari energi hijau.

Di sisi lain, pasokan gas untuk kebutuhan industri juga menjadi persoalan. Harga gas meningkat dan tidak seluruh kebutuhan gas dapat dipasok dari dalam negeri. Karena itu, pemerintah menilai diperlukan LNG storage untuk mendukung pasokan energi domestik.

“Dari pasokan gas, kita ketahui bahwa harga gas sudah meningkat dan harga gas untuk kebutuhan tertentu tidak semuanya bisa dipasok di dalam negeri. Oleh karena itu, LNG storage diperlukan untuk menyuplai kebutuhan energi di dalam negeri,” katanya.

Airlangga juga menyoroti meningkatnya hambatan perdagangan yang dapat memengaruhi daya saing produk industri Indonesia. Di Eropa, misalnya, terdapat aturan lingkungan seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

CBAM, kata Airlangga, dapat dikenakan terhadap industri dengan emisi karbon tinggi maupun industri yang penggunaan listriknya tidak berasal dari energi hijau. Kondisi tersebut menjadi tantangan tambahan bagi industri Indonesia untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menekan emisi dalam proses produksinya.

Selain hambatan non-tarif, Indonesia juga menghadapi kenaikan tarif perdagangan untuk sejumlah produk. Airlangga mencontohkan produk baja Indonesia yang dikenakan tarif 50% di Amerika Serikat, Eropa, dan Inggris.

“Ini yang harus kita perhatikan. Indonesia juga perlu mengambil langkah-langkah sejenis untuk menjaga agar industri kita tetap kompetitif dan pasar di dalam negeri juga bisa dinikmati oleh produsen-produsen yang ada di dalam negeri,” jelasnya.

Menurut Airlangga, hilirisasi juga tidak bisa hanya bertumpu pada pengolahan sumber daya alam. Hilirisasi merupakan bagian dari industrialisasi yang perlu diikuti dengan pengembangan manufaktur dan industri berteknologi tinggi.

Pemerintah, lanjutnya, tengah mendorong peta jalan hilirisasi untuk 28 komoditas di delapan sektor dengan kebutuhan investasi mencapai US$618 miliar. Investasi tersebut ditargetkan meningkatkan ekspor hingga US$857 miliar dan menghasilkan nilai tambah sebesar US$235,9 miliar.

Airlangga menekankan, tantangan berikutnya adalah membawa industri Indonesia naik ke level teknologi yang lebih tinggi melalui digitalisasi, semikonduktor, dan kecerdasan buatan (AI).

“Ke depan, hilirisasi juga harus semakin berbasis teknologi dengan memanfaatkan AI,” ujarnya.

Ia menilai penggunaan AI dan otomatisasi dapat meningkatkan produktivitas industri, termasuk pada sektor yang memiliki lingkungan kerja berisiko tinggi.

Karena itu, menurut Airlangga perlu penguatan teknologi dan sumber daya manusia menjadi bagian penting agar hilirisasi tidak berhenti pada pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi, tetapi mampu menghasilkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

“Kalau kita melihat ekonomi dalam bentuk eskalator, dari agriculture kita naik eskalatornya ke industri. Namun, dari industri ini harus dinaikkan lagi ke digitalisasi, service, dan yang lain,” kata Airlangga.

Pemerintah menargetkan pengembangan hilirisasi ke depan dapat menciptakan sekitar 3 juta lapangan kerja. Untuk mendukung kebutuhan industri berbasis teknologi, pemerintah juga menyiapkan program pengembangan sumber daya manusia, termasuk menargetkan 15.000 tenaga AI dan semikonduktor dalam tiga tahun ke depan.

Baca Juga: Strategi Pemerintah Kejar Ekonomi Vietnam, Dorong Hilirisasi Hingga Digitalisasi AI

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News