KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Indonesia Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Indonesia membuka peluang investasi dari semua pihak.

Airlangga mengungkapkan, penguatan hubungan kerja sama ekonomi bilateral dengan berbagai negara tentunya akan membantu Indonesia mencapai tujuannya, termasuk juga kerja sama dengan Jerman.

“Saya bertemu dengan Menteri Ekonomi Federal Robert Habeck dan berharap dapat memulai bisnis antara Jerman, ekonomi terbesar di Eropa, dan Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Lebih dari itu, kami menginginkan akses yang lebih baik terhadap teknologi dan investasi Jerman. Akses pasar yang lebih mudah juga penting bagi kami,” kata Airlangga dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (16/5).

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diproyeksi Masih Berkisar 5% pada 2024-2025

Airlangga menuturkan bahwa investasi tidak memiliki bendera, untuk itu Indonesia terbuka untuk semua pihak yang ingin menanamkan modalnya di Tanah Air.

Menurutnya, negara yang berinvestasi di Indonesia bukan hanya China , tapi juga ada Amerika Serikat di sisi tembaga Freeport dan sebelumnya juga ada Jepang di sisi bauksit. 

"Oleh karena itu, untuk nikel kami belajar dari sejarah tersebut. Sebelum investasi di nikel, Indonesia mengekspor baja hanya US$ 2 miliar. Itu sekitar tahun 2014. Namun sekarang jumlahnya mencapai US$ 26 miliar-US$ 30 miliar dalam setahun. Jadi ini merupakan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Menko Airlangga menambahkan bahwa di masa depan nikel Indonesia juga akan berbasis energi hijau melalui pabrik peleburan yang dioperasikan dengan tenaga air, pembangkit listrik tenaga gas, atau bahkan pembangkit listrik tenaga surya. 

Namun di sisi lain, Indonesia harus tetap kompetitif dengan produk yang dihasilkan, sehingga biaya menjadi hal yang krusial. Meski begitu, Green nickel dan pertambangan berkelanjutan akan terus berproses secara bertahap.

Menko Airlangga tidak menganggap pembatasan perdagangan menjadi rintangan dalam negosiasi perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Menurut Menko Airlangga, Indonesia berhak mengelola hasil alamnya sendiri. 

Baca Juga: Kemenperin: Kinerja Industri Tekstil, Pakaian Jadi, dan Alas Kaki Tumbuh Positif

Pemberlakuan larangan ekspor bahan mentah yang belum diolah tentunya bertujuan agar Indonesia memiliki daya saing global. Dengan begitu, Indonesia dapat membawa nilai tambah ke dalam negeri yang membawa keuntungan bagi rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, terkait negosiasi dengan Uni Eropa, Airlangga menegaskan bahwa Indonesia ingin diperlakukan secara adil. Hal ini melihat bagaimana Eropa memperlakukan Indonesia secara berbeda, misalnya dengan Vietnam dan Thailand. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi