KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) pada tahun 2027. Jika sebelumnya insentif tersebut pada tahun 2026 difokuskan pada sektor padat karya dan pariwisata, pemerintah berencana memperluas cakupannya ke seluruh sektor usaha pada tahun depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa insentif tersebut akan banyak dinikmati pekerja di sektor formal.
"Soal PPh DTP kebanyakan kan (dinikmati) sektor formal," ujar Airlangga kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (9/11/2026). Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan lima sektor usaha sebagai penerima fasilitas PPh Pasal 21 DTP pada 2026. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025 sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat. Dalam pertimbangan beleid tersebut disebutkan bahwa pemberian fasilitas fiskal dilakukan untuk menjaga keberlangsungan daya beli sekaligus menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial sepanjang 2026.
Baca Juga: Insentif PPh 21 DTP Jadi Solusi Jangka Pendek, KSPI Dorong Kenaikan PTKP Insentif PPh Pasal 21 DTP berlaku mulai Masa Pajak Januari hingga Desember 2026. Fasilitas ini menyasar pekerja di perusahaan yang bergerak pada lima sektor usaha tertentu yang dinilai padat karya dan berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Dalam PMK 105/2025 ditegaskan, PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong atas penghasilan pegawai akan dibayarkan oleh pemerintah melalui pemberi kerja. Dengan demikian, pajak tersebut tidak mengurangi penghasilan yang diterima pekerja. Pembayaran tunai PPh Pasal 21 DTP juga bukan merupakan objek pajak tambahan bagi pegawai penerima insentif. Insentif tersebut diberikan kepada pegawai tetap dan pegawai tidak tetap dengan kriteria tertentu. Pegawai tetap berhak menerima fasilitas apabila memiliki NPWP atau NIK yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak serta menerima penghasilan bruto tetap dan teratur maksimal Rp10 juta per bulan.
Selain itu, pegawai tidak boleh menerima fasilitas PPh Pasal 21 DTP dari skema insentif lainnya. Sementara itu, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berhak menerima insentif apabila memperoleh upah rata-rata maksimal Rp500.000 per hari atau maksimal Rp10 juta per bulan. Syarat kepemilikan NPWP atau NIK yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak serta tidak menerima insentif PPh Pasal 21 lainnya juga tetap berlaku.
Baca Juga: Airlangga Ungkap Sederet Insentif Pajak 2027, Ini Rinciannya Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News