KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan insentif kepada pemerintah daerah (pemda) yang berprestasi dalam mendorong inklusi keuangan di daerah.

Permintaan tersebut disampaikan Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Convention Centre, Kamis (22/10/2026).

Airlangga mengatakan, TPAKD terus memperluas akses pembiayaan sekaligus mendukung program prioritas pemerintah. Upaya ini diharapkan dapat mendorong inklusi keuangan dan pemerataan ekonomi masyarakat.

Baca Juga: Tiga Korporasi PMA Tersangka Karhutla, ISESS: Pengendali Perusahaan Perlu Ditelusuri

"Kami berterima kasih kepada seluruh pemerintah daerah. Apabila pemerintah daerah ini berprestasi baik, mudah-mudahan Bapak Presiden bisa mengarahkan bahwa mereka boleh diberikan insentif," ujar Airlangga di hadapan Prabowo.

Ia mengatakan, usulan pemberian insentif tersebut merupakan aspirasi dari Menteri Dalam Negeri. Airlangga pun meminta arahan Prabowo terkait usulan tersebut.

Senada dengan itu, pemerintah tengah menyiapkan langkah untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, terutama petani dan nelayan.

Presiden Prabowo menargetkan penyaluran pembiayaan hingga Rp 400 triliun kepada petani, nelayan, serta masyarakat di pedesaan, daerah terpencil, dan daerah tertinggal pada 2027.

Target tersebut disampaikan Prabowo dalam kesempatan yang sama. Ia berharap penyaluran pembiayaan tersebut dapat terealisasi pada tahun depan.

"Saya ingin menyalurkan Rp 400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka yang berada di pedesaan dan di daerah-daerah terpencil dan tertinggal," kata Prabowo.

Menanggapi target tersebut, Airlangga menjelaskan bahwa dana Rp 400 triliun itu diarahkan untuk pembiayaan bagi masyarakat, khususnya petani dan nelayan. Pemerintah menargetkan pembiayaan tersebut dapat menjangkau sekitar 26 juta debitur.

Menurut Airlangga, pemerintah masih mengkaji sejumlah instrumen untuk merealisasikan target pembiayaan tersebut. Salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan pengaturan tingkat suku bunga sesuai skema yang ditetapkan.

"Ya, kita punya pola KUR dan yang lain, tinggal tingkat suku bunganya dipasang beberapa," jelas Airlangga.

Selain melalui KUR, Airlangga menyebut pemerintah juga mempertimbangkan instrumen pembiayaan lainnya. Ia mencontohkan pembiayaan perumahan yang dapat diperluas untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada masyarakat.

Pemerintah juga memiliki skema kredit untuk alat dan mesin pertanian (alsintan) yang dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi petani.

Dengan demikian, penyaluran pembiayaan Rp 400 triliun tersebut tidak akan bergantung pada satu instrumen saja, melainkan dapat menggunakan beberapa skema untuk memperluas akses kredit bagi petani, nelayan, dan masyarakat di wilayah perdesaan.

Baca Juga: Pemerintah Tutup 364 BUMN, Target 700 Perusahaan hingga Akhir Tahun 2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News