KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan peningkatan kasus positif Covid-19 tak berkaitan penyelenggaraan pilkada. Menurutnya, ada daerah yang tidak menyelenggarakan pilkada tetapi juga mengalami peningkatan kasus positif Covid-19.

"Tadi disampaikan pilkada ini tidak dalam tanda petik, peningkatan kasus ini tidak terkait dengan pilkada, karena beberapa daerah termasuk DKI itu tidak melakukan pilkada namun angkanya ada merangkak, meningkat sehingga tentu pilkada ini tidak berkaitan langsung dengan kenaikan positivity rate," jelas Airlangga dalam konferensi pers, Jumat (2/10).

Menurut Airlangga, hal yang berkaitan langsung dengan jumlah peningkatan kasus adalah kedisiplinan masyarakat. karena itu, dia mengatakan pemerintah akan terus mendorong operasi yustisi.

"Karena itu pemerintah terus mendorong operasi yustisi, agar kedisiplinan masyarakat terus bisa dijaga, dan juga terus dilakukan kampanye menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan," kata Airlangga.

Baca Juga: Mahfud MD sebut DKI Jakarta juara satu kasus penularan corona

Lebih lanjut, Airlangga menyebut penyelenggaraan pilkada diharapkan bisa mendorong perputaran uang mengingat dana penyelenggaraannya tergolong besar. Dia mengatakan penyelenggaraan pilkada ini bisa menyerap banyak tenaga kerja.   "Pemerintah juga terus mendorong bahwa untuk pilkada ini diharapkan akan ada sirkulasi dana, baik itu dari dari calon-calon yang mengikuti pilkada maupun dana penyelenggaraan pilkada  oleh KPU, Bawaslu yang jumlahnya sekitar Rp 25 triliun-Rp 26 triliun. Untuk biaya penyelenggaraannya yang Rp 19 triliun itu menggunakan banyak sekali tenaga kerja yang nanti dilibatkan," tutur Airlangga.

Selanjutnya: Faisal Basri sebut kasus Covid-19 bisa tembus 1 juta bila pilkada tetap jalan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi