KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mempertanyakan standar lembaga pemeringkat atau rating agency dalam menilai kondisi fiskal Indonesia.

Airlangga menilai, posisi fiskal Indonesia masih relatif konservatif jika dibandingkan dengan sejumlah negara maju maupun negara besar lainnya.

Hal ini tercermin dari rasio defisit anggaran dan utang terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang masih lebih rendah dibandingkan sejumlah negara.

“Selama ini kita tentu dipaku dengan Indonesia punya budget deficit di bawah 3%, dan debt to GDP ratio sekarang sekitar 41%,” ujar Airlangga dalam forum diskusi BIG Downstream Insights 2026 di Graha CIMB Niaga Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026).

Baca Juga: UU Satu Data Disahkan, Bakal Atur Integrasi Data Hingga Perkuatan Data Nasional

Airlangga kemudian membandingkan posisi Indonesia tersebut dengan sejumlah negara. Amerika Serikat, misalnya, mencatat defisit anggaran sebesar 5,8% dengan rasio utang terhadap PDB mencapai 123,3%.

Sementara India memiliki defisit sebesar 4,4% dengan rasio utang terhadap PDB 83,1%. Jepang mencatat defisit 0,6%, namun rasio utangnya mencapai 248,7% terhadap PDB.

Adapun Singapura tercatat memiliki surplus anggaran sebesar 1,9%, tetapi rasio utangnya terhadap PDB mencapai 171,3%.

Menurut Airlangga, perbandingan tersebut menunjukkan bahwa posisi fiskal Indonesia masih berada dalam koridor yang relatif konservatif. Karena itu, ia mempertanyakan perhatian rating agency terhadap kondisi fiskal Indonesia.

“Pertanyaannya, kenapa ada kelompok rating agency yang heboh dan mematok Indonesia di angka-angka yang sebetulnya, dibandingkan dengan negara-negara yang tadi saya sebut, secara makroprudensial kita relatif konservatif?” ujarnya.

Airlangga bahkan mempertanyakan apakah terdapat faktor lain di luar indikator ekonomi yang turut memengaruhi penilaian terhadap Indonesia.

“Nah sebetulnya pertanyaannya, kalau yang lain boleh, kok Indonesia tidak boleh? Pertanyaan berikutnya, ada apa sebetulnya? Is it economist? Is it beyond economist?” ujar Airlangga.

Di sisi lain, Airlangga menyebut Indonesia tetap perlu memperkuat fundamental ekonomi melalui pengembangan industri dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam (SDA).

Baca Juga: Dimulai Hari Ini (6/10), DPR Digeruduk Demonstran 3 Hari Ke Depan, Cek Tuntutannya

Menurutnya, pengembangan industri menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Pemerintah saat ini mendorong hilirisasi SDA, baik yang bersifat terbarukan maupun tidak terbarukan.

Penguatan sektor industri tersebut juga mulai tercermin dari kinerja manufaktur. Airlangga menyebut optimisme sektor manufaktur pada September berada di level 52,4%, meningkat dari posisi Agustus yang masih berada di bawah 50%. Angka tersebut menunjukkan sektor manufaktur telah kembali masuk zona ekspansi.

Airlangga mengatakan kondisi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat industrialisasi dan hilirisasi. Dalam peta jalan hilirisasi pemerintah, terdapat 28 komoditas yang akan dikembangkan melalui delapan sektor.

"Penguatan industri ini menjadi momentum dan dari peta jalan hilirisasi komoditasnya 28 pada delapan sektor," ujar Airlangga

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News