KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menyiapkan tiga strategi utama untuk memperkuat stabilitas dan kredibilitas pasar modal Indonesia di tengah dinamika global serta evaluasi lembaga internasional terhadap pasar keuangan domestik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, langkah tersebut telah dibahas dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga, sebagai tindak lanjut arahan Presiden setelah memantau langsung perkembangan pasar modal, dan dampak dari evaluasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan lembaga rating seperti UBS dan Goldman Sachs.

“Bapak Presiden sudah memonitor perkembangan pasar modal. Kami tegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh, dan koordinasi kebijakan fiskal serta moneter berjalan dengan baik,” ujar Airlangga kepada awak media usai rapat terbatas, Jumat (30/1/2026).

KB Bank Dapat Suntikan Modal Rp3 Triliun dari KB Kookmin Bank untuk Perkuat Bisnis

Baca Juga: Dirut BEI Mundur, Airlangga: Ke Depan Lebih Memonitor Tata Kelola

Airlangga menilai, rebound Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa hari terakhir menunjukkan mulai pulihnya kepercayaan pasar. Namun demikian, pemerintah tetap menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat fondasi pasar modal ke depan.

Strategi pertama adalah percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut Airlangga, proses demutualisasi ditargetkan mulai berjalan pada tahun ini sebagai bagian dari transformasi struktural untuk mengurangi potensi benturan kepentingan antara pengelola bursa dan anggota bursa, sekaligus mencegah praktik pasar yang tidak sehat.

“Demutualisasi bursa akan membuka ruang investasi yang lebih luas, termasuk dari Danantara dan berbagai agensi lainnya. Tahapan ini juga telah diakomodasi dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK),” jelas Airlangga.

Ke depan, langkah demutualisasi tersebut dapat dilanjutkan dengan rencana BEI untuk melantai di bursa atau melakukan penawaran umum perdana saham (go public).

Strategi kedua adalah penguatan tata kelola dan keterbukaan informasi melalui peningkatan free float saham. Pemerintah mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI untuk menerbitkan aturan kenaikan free float dari 7,5% menjadi 15%, yang ditargetkan berlaku mulai Maret.

Airlangga menyebut, tingkat free float pasar saham Indonesia selama ini relatif rendah dibandingkan negara lain seperti Malaysia, Hong Kong, dan Jepang yang berada di kisaran 25%. Dengan peningkatan free float, perdagangan saham diharapkan menjadi lebih stabil dan sejalan dengan standar internasional.

Strategi ketiga adalah peningkatan peran investor institusional domestik melalui kenaikan batas investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal dari 8% menjadi 20%. Kebijakan ini telah dibahas bersama Menteri Keuangan dan akan diselaraskan dengan praktik di negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

“Indonesia komitmen untuk mengadopsi standar-standar tersebut agar tentunya kita bisa mempertahankan di standar emerging market dan tentunya kita berharap bahwa pasar modal kita lebih kuat, lebih adil, lebih kompetitif, lebih transparan,” tegas Airlangga.

Menurut Airlangga, ketiga strategi tersebut menjadi sinyal positif bagi pasar global bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan pemerintah tidak khawatir terhadap kondisi makroekonomi maupun fiskal.

Baca Juga: 2.752 WNI di Kamboja Lapor ke KBRI Minta Pulang ke Indonesia

Selanjutnya: SPBU Shell Kosong: Shell Super Langka, Ini Lokasi yang Masih Ada!

Menarik Dibaca: Bukan Hanya Teknis! 5 Soft Skill Ini Kunci Sukses Karier 2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News