KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) menilai kebijakan subsidi pembelian motor listrik masih belum berjalan efektif. Sekretaris Jenderal Aismoli, Hanggoro Ananta, menyebut bahwa mekanisme insentif perlu dikaji ulang agar benar-benar menyentuh sasaran utama dan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional. “Kalau terkait dengan fiskal, tadi kita juga sudah merumuskan bagaimana pemberian subsidi ini supaya tepat sasaran karena kami melihat tahun 2023-2024 kemarin, kami melihatnya masih belum tepat sasaran,” ujar Hanggoro, di Jakarta (23/12/2025). Hanggoro menekankan bahwa arah pemberian insentif ke depan sebaiknya mempertimbangkan kualitas teknologi baterai, performa, dan aspek keselamatan produk.
Menurutnya, dukungan fiskal idealnya diarahkan pada produk yang memiliki standar teknis lebih baik dan mampu menjamin keamanan konsumen.
“Terus subsidi ini diarahkan kepada kapasitas baterai atau teknologi baterai yang memiliki kemampuan yang cukup besar, baik dari segi performance maupun safety-nya,” kata dia. Di luar skema subsidi, Aismoli menilai bahwa dukungan pemerintah tetap dibutuhkan dalam pengembangan infrastruktur, perlindungan konsumen, serta penguatan rantai pasok industri dalam negeri. Ia menilai Perpres 55 juncto 79 sebenarnya sudah cukup komprehensif dari hulu hingga hilir, namun dalam praktiknya masih belum terasa adanya pengawalan implementasi yang kuat. Salah satu opsi kebijakan yang dinilai dapat dipertimbangkan adalah pembatasan kendaraan berbahan bakar fosil di area tertentu sebagai proyek percontohan di kota tier 1 maupun tier 2. Baca Juga: Aismoli: Penjualan Motor Listrik Masih Moderat hingga Akhir Tahun 2025 Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik sekaligus menekan emisi, mengingat sepeda motor berbahan bakar bensin masih memiliki kontribusi besar terhadap polusi udara. Aismoli juga mendorong penguatan implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 2020 yang mewajibkan kementerian, lembaga, dan badan pemerintah menggunakan kendaraan listrik sebagai armada operasional. Dari sisi fiskal, Aismoli melihat bahwa insentif ke depan sebaiknya lebih diarahkan pada pengembangan riset dan teknologi dalam negeri, produk dengan tingkat kandungan lokal tinggi, serta teknologi baterai yang unggul dari sisi performa dan keselamatan. 
