KONTAN.CO.ID - BOGOR- Sejumlah pihak mengusulkan agar menunjuk suatu otoritas tunggal dengan kewenangan penuh dalam menyelesaikan polemik tata ruang yang berkepanjangan. Otoritas tunggal tersebut harus mampu melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam tata kelola lahan. Usulan tersebut mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema “Aspek Tenurial dalam Pengelolaan Lahan untuk Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kampus Fakultas Pertanian IPB Darmaga, Bogor Rabu (29/5). Dekan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr Suwardi mengatakan, salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah tata ruang wilayah adalah dengan memperluas kewenangan Kementerian ATR/BPN untuk bisa mengatur lahan kawasan hutan.
Akademisi: Perlu otoritas tunggal untuk menangani polemik tata ruang
KONTAN.CO.ID - BOGOR- Sejumlah pihak mengusulkan agar menunjuk suatu otoritas tunggal dengan kewenangan penuh dalam menyelesaikan polemik tata ruang yang berkepanjangan. Otoritas tunggal tersebut harus mampu melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam tata kelola lahan. Usulan tersebut mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema “Aspek Tenurial dalam Pengelolaan Lahan untuk Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kampus Fakultas Pertanian IPB Darmaga, Bogor Rabu (29/5). Dekan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr Suwardi mengatakan, salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah tata ruang wilayah adalah dengan memperluas kewenangan Kementerian ATR/BPN untuk bisa mengatur lahan kawasan hutan.