Akan Ada Dana Cadangan Pesangon, Pengusaha Garmen Khawatirkan Soal Ini



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) tengah mengkaji rencana penerapan Dana Cadangan Pesangon (DCP) yang akan diwajibkan kepada perusahaan. Kebijakan tersebut dinilai perlu memperhatikan daya saing industri tekstil dan garmen yang merupakan sektor padat karya.

Ketua Umum AGTI Anne Patricia Sutanto mengatakan, industri tekstil dan garmen saat ini menghadapi persaingan ketat, baik di pasar domestik maupun global. Karena itu, setiap kebijakan baru yang menambah beban dunia usaha perlu dikaji agar tidak justru menekan daya saing industri nasional.

"Kami di AGTI sedang mereview kebijakan ini. Berhubung ekosistem garment dan tekstil adalah padat karya dan saat ini pasar lokal dan global, pasar pakaian jadi dan tekstil, perlu ditekankan daya saing karena kompetisi kita dengan bangsa lain yang memproduksi produk sejenis," ujar Anne kepada Kontan, Senin (16/11/2026).


Baca Juga: Apindo Wanti-Wanti Dana Cadangan Pesangon, Ini Risiko bagi Perusahaan

Menurut Anne, kebijakan dana cadangan pesangon pada dasarnya bertujuan memberikan perlindungan kepada pekerja. Namun, penerapannya perlu dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak berlawanan terhadap keberlangsungan industri.

Ia khawatir tambahan kewajiban bagi perusahaan dapat membuat industri tekstil dan garmen Indonesia semakin sulit bersaing dengan negara lain yang memproduksi barang sejenis.

"Jangan sampai kebijakan ini yang seyogianya dibuat untuk melindungi pekerja, malah jadi anomali dengan kurangnya daya saing tekstil dan garment dibanding negara lain sehingga sektor ini terkontraksi dan mengecil," katanya.

Anne menilai, jika daya saing industri melemah dan sektor tekstil serta garmen mengalami kontraksi, tujuan perlindungan pekerja dalam jangka panjang justru dapat tidak tercapai.

Sebab, menurut dia, keberlangsungan industri merupakan bagian penting dari upaya menjaga lapangan kerja. Industri yang semakin tertekan berpotensi mengurangi kapasitas produksi dan kesempatan kerja.

"Sehingga tujuan negara untuk melindungi pekerja yang seyogianya melindungi daya saing dunia usaha tidak terwujud," lanjut Anne.

Sebelumnya, Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur perusahaan wajib menyiapkan dan menyetorkan dana cadangan pesangon  kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial (Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengatakan, dana cadangan pesangon merupakan bentuk perlindungan agar pekerja tetap memperoleh hak pesangon ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Indah, kebutuhan dana cadangan pesangon akan diperhitungkan sejak pekerja mulai dikontrak, termasuk pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Dana tersebut nantinya disetor dan dititipkan kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk untuk mengelola dana cadangan pesangon masing-masing perusahaan.

Baca Juga: Pakaian Impor Murah Mengancam Industri TPT, Pengusaha Minta Safeguard

Kemnaker menargetkan mekanisme dana cadangan pesangon  mulai berlaku paling lambat pada 2027. UU Nomor 27 Tahun 2026 memberikan masa transisi maksimal satu tahun untuk menyiapkan lembaga pengelola dana cadangan pesangon.

Anne menambahkan, AGTI masih melakukan kajian terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, aspek perlindungan pekerja perlu berjalan beriringan dengan penguatan daya saing industri agar sektor tekstil dan garmen tetap mampu bertahan di tengah persaingan global.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News