KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Gabungan Pelaku Usaha Peternak Sapi Indonesia (Gapuspindo) menyambut baik upaya Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus untuk peternakan. Namun, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan. 

Direktur Eksekutif Gapuspindo Djoni Liano menyebut, jika pemerintah memang akan meluncurkan program ini, perlu ditegaskan soal perbedaan KUR khusus dengan KUR reguler yang telah ada. 

“Perlu diperjelas khususnya seperti apa. Apakah khusus untuk program MBG (Makan Bergizi Gratis), atau khusus karena perbedaan bunga, tenor, atau apa,” sebut Djoni kepada Kontan, Rabu (16/7). 

BI Optimistis Hadapi 2026, Perkuat Bauran Kebijakan hingga Digitalisasi

Menurut Djoni, memang perlu aturan khusus dalam KUR untuk peternak. Jika KUR reguler dikenakan bunga di level 6% per tahun, bunga untuk KUR khusus peternakan nantinya sebaiknya lebih rendah. “Kalau bisa 0% atau maksimal 3%,” katanya. 

Baca Juga: Kementan Dorong KUR Khusus Peternakan, Target Plafon Rp 450 Miliar

Pasalnya, level bunga saat ini masih terbilang berat bagi peternak.  Kata Djoni, saat ini KUR yang diambil peternak umumnya digunakan untuk pembiakan, bukan penggemukan.

Masalahnya, dibutuhkan waktu pembiakan setidaknya selama 1.000 hari dari induk sapi bunting sampai anak yang dilahirkannya berusia tiga tahun dan bisa diternak kembali. Dengan kata lain, peternak butuh sekitar 3 tahun untuk menuai hasil dari pembiakan sapinya.

Nah, Djoni menilai, bunga 6% per tahun tentu memberatkan peternak yang baru bisa menuai hasil setelah 3 tahun pembiakan sapi. 

“Katakanlah peternak beli sapi bunting seharga Rp 15 juta, lalu dalam setahun anaknya baru umur kira-kira 4 bulan. Itu kalau dijual lagi lakunya mungkin hanya Rp 6 juta sampai Rp 8 juta, Artinya baru sekitar 40% dari utangnya,” papar Djoni.

Yang tak kalah penting adalah soal grace period atau periode waktu pembayaran setelah jatuh tempo tenor. Ia menekankan pentingnya grace period minimal selama 1.000 hari–sesuai waktu pembiakan sapi. 

“Tidak bisa peternak langsung bayar dalam 1 tahun,” tegasnya..

Namun untuk nilai plafon, Djoni bilang, besaran saat ini di level Rp 400 juta untuk KUR Mikro Sektor Produksi 4P (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan) sudah cukup. Jika nilainya lebih tinggi, yang perlu diperhatikan justru kemampuan mengelola jumlah ternak yang banyak.

Baca Juga: Peternak Sambut Baik Rencana Kementan Dorong KUR Khusus Sektor Peternakan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News