KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah merencanakan roadmap hidup berdampingan dengan virus corona (Covid-19). Salah satunya adalah dengan penerapan protokol kesehatan termasuk vaksinasi. 

Nantinya masyarakat yang telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 akan dapat mengakses kegiatan publik lebih longgar.

"Kalau sudah divaksin mereka akan masuk dan memperoleh protokol yang lebih longgar dibandingkan dengan yang belum vaksin," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin beberapa waktu lalu.

Untuk tahap awal, rencana tersebut akan diterapkan pada enam sektor yakni perdagangan, pariwisata, transportasi, perkantoran, pendidikan, dan keagamaan. 

Baca Juga: Pemerintah disarankan lakukan standardisasi jalan sebelum pemberlakuan zero odol

Menanggapi rencana tersebut, Organisasi Angkutan Darat (Organda) meminta pemerintah menyiapkan konsekuensi terhadap kebijakan.

"Vaksinasi harus dilakukan mudah dan gampang, serta tidak berbelit persyaratannya," terang Sekretaris Jenderal DPP Organda Ateng Haryono saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (12/8).

Selain itu, sosialisasi vaksinasi harus dilakukan dengan baik. Sehingga minat masyarakat untuk melakukan vaksinasi dapat meningkat.

Hal serupa juga disampaikan dalam kewajiban tes bagi pelaku perjalanan. Syarat penerapan protol kesehatan yang ketat harus diikuti dengan kemudahan dalam mengakses fasilitas testing.

"Konsekuensinya harus disediakan media tracing yang benar-benar murah atau bahkan gratis," ungkap Ateng.

Ateng meminta agar pemerintah menyiapkan langkah kompensasi dalam setiap kebijakan. Sehingga kedua sektor dapat ditangani bersamaan baik kesehatan mau pun ekonomi.

Selanjutnya: Ketua Umum Organda: Kami Kecewa dengan Larangan Mudik

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi