JAKARTA. Pemerintah akan membentuk Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba untuk mengelola salah satu dari 10 destinasi wisata utama yang akan dikembangkan itu. Menteri Pariwisata Arief Yahya, dalam jumpa pers seusai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, mengatakan Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba akan menjadi model pengelolaan kawasan wisata yang diharapkan bisa dicontoh oleh kawasan wisata lainnya. "Danau Toba itu adalah kawasan strategis pariwisata nasional, oleh karenanya pengelolaannya harus satu. Saya sebut saja, ada tujuh pengelolanya di situ, sehingga tidak akan ada sinergi," katanya, Senin (28/12). Mantan pimpinan Telkom itu menilai sinergi yang baik dibutuhkan lantaran infrastruktur dasar seperti jalan tol atau bandara di kawasan tersebut hanya ada satu. Arief juga menilai banyaknya institusi pengelola kawasan wisata membuat kunjungan wisatawan tidak maksimal karena adanya tumpang tindih kewenangan. "Contohnya di Candi Borobudur itu pengelolanya empat institusi, sementara Angkot Wat hanya satu institusi. Oleh karenanya perbandingan antara Borobudur dan Angkot Wat itu 1:10. Kita hanya sekitar 250.000 pengunjung, Angkot Wat 2,5 juta pengunjung," jelasnya. Arief mengatakan, Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba akan menjadi model pengelolaan kawasan wisata bagi sembilan destinasi lain yang jadi unggulan pemerintah. Ke 10 destinasi unggulan yang tengah gencar dipromosikan pemerintah yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Tanjung Kelayang (Belitung), Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Borobudur (Jawa Tengah), Bromo (Jawa Timur), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Morotai (Maluku Utara), Wakatobi (Sulawesi Tenggara) dan Labuan Bajo Komodo (Nusa Tenggara Timur). Badan otoritas tersebut, lanjut dia, nantinya akan memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan membangun destinasi wisata di kawasan tersebut. Hal itu mencakup pengembangan destinasi seperti atraksi alam, budaya dan buatan, aksesibilitas destinasi wisata serta amenitas atau fasilitas di kawasan wisata. "Yang akan diselesaikan (badan pengelolanya) Januari 2016 nanti Danau Toba dulu, sebagai model. Begitu oke, sembilan lainnya kita akan buat semacam badan otoritas itu, secara paralel," pungkasnya. Menko Kemaritiman Rizal Ramli, dalam kesempatan yang sama, mengatakan pembentukan Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba mencontoh badan serupa yang sukses mengelola kawasan Nusa Dua Bali. Rizal menuturkan, pihaknya telah memasukkan pengembangan 10 destinasi wisata itu dalam anggaran pendapatan belanja negara 2016 sebagai salah satu upaya menggenjot kunjungan wisatawan asing ke Indonesia yang saat ini hampir 10 juta orang menjadi 20 juta orang pada 2019. "Supaya pengelolaannya efektif, harus ada satu manajemen untuk setiap tujuan wisata, jadi istilahnya 'single destination, single management'. Kita integrasikan semua usulan dalam draft Keppres ini agar mantap dan mencakup semua. Ini dilakukan agar pengambilan keputusan di wilayah otoritas wisata cepat dan target bisa dipenuhi dengan baik," katanya berharap awal 2016 Keppres tersebut sudah bisa ditandatangani Presiden Jokowi. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Akan dibentuk badan otoritas pariwisata Danau Toba
JAKARTA. Pemerintah akan membentuk Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba untuk mengelola salah satu dari 10 destinasi wisata utama yang akan dikembangkan itu. Menteri Pariwisata Arief Yahya, dalam jumpa pers seusai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, mengatakan Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba akan menjadi model pengelolaan kawasan wisata yang diharapkan bisa dicontoh oleh kawasan wisata lainnya. "Danau Toba itu adalah kawasan strategis pariwisata nasional, oleh karenanya pengelolaannya harus satu. Saya sebut saja, ada tujuh pengelolanya di situ, sehingga tidak akan ada sinergi," katanya, Senin (28/12). Mantan pimpinan Telkom itu menilai sinergi yang baik dibutuhkan lantaran infrastruktur dasar seperti jalan tol atau bandara di kawasan tersebut hanya ada satu. Arief juga menilai banyaknya institusi pengelola kawasan wisata membuat kunjungan wisatawan tidak maksimal karena adanya tumpang tindih kewenangan. "Contohnya di Candi Borobudur itu pengelolanya empat institusi, sementara Angkot Wat hanya satu institusi. Oleh karenanya perbandingan antara Borobudur dan Angkot Wat itu 1:10. Kita hanya sekitar 250.000 pengunjung, Angkot Wat 2,5 juta pengunjung," jelasnya. Arief mengatakan, Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba akan menjadi model pengelolaan kawasan wisata bagi sembilan destinasi lain yang jadi unggulan pemerintah. Ke 10 destinasi unggulan yang tengah gencar dipromosikan pemerintah yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Tanjung Kelayang (Belitung), Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Borobudur (Jawa Tengah), Bromo (Jawa Timur), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Morotai (Maluku Utara), Wakatobi (Sulawesi Tenggara) dan Labuan Bajo Komodo (Nusa Tenggara Timur). Badan otoritas tersebut, lanjut dia, nantinya akan memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan membangun destinasi wisata di kawasan tersebut. Hal itu mencakup pengembangan destinasi seperti atraksi alam, budaya dan buatan, aksesibilitas destinasi wisata serta amenitas atau fasilitas di kawasan wisata. "Yang akan diselesaikan (badan pengelolanya) Januari 2016 nanti Danau Toba dulu, sebagai model. Begitu oke, sembilan lainnya kita akan buat semacam badan otoritas itu, secara paralel," pungkasnya. Menko Kemaritiman Rizal Ramli, dalam kesempatan yang sama, mengatakan pembentukan Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba mencontoh badan serupa yang sukses mengelola kawasan Nusa Dua Bali. Rizal menuturkan, pihaknya telah memasukkan pengembangan 10 destinasi wisata itu dalam anggaran pendapatan belanja negara 2016 sebagai salah satu upaya menggenjot kunjungan wisatawan asing ke Indonesia yang saat ini hampir 10 juta orang menjadi 20 juta orang pada 2019. "Supaya pengelolaannya efektif, harus ada satu manajemen untuk setiap tujuan wisata, jadi istilahnya 'single destination, single management'. Kita integrasikan semua usulan dalam draft Keppres ini agar mantap dan mencakup semua. Ini dilakukan agar pengambilan keputusan di wilayah otoritas wisata cepat dan target bisa dipenuhi dengan baik," katanya berharap awal 2016 Keppres tersebut sudah bisa ditandatangani Presiden Jokowi. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
