JAKARTA. Kondisi ekonomi tahun 2017 nanti sepertinya tidak akan sesuai dengan perkiraan semula, ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 di susun. Alhasil, bisa saja realisasi kondisi ekonomi makro tidak akan sesuai dengan asumsinya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan beberapa asumsi makro yang terancam meleset adalah laju inflasi, pertumbuhan dan nilai tukar rupiah. Semua hal itu tergantung kondisi ekonomi global dan realisasi yang terjadi di dalam negeri.

Beberapa isu global yang perlu menjadi perhatian diantaranya dampak hasil Pemilihan Umum di Amerika Serikat (AS), pelambatan ekonomi China dan kondisi di Eropa. Dari ketiga hal itu, menurut Bambang pelambatan ekonomi China memberikan pengaruh yang paling besar bagi Indonesia.

China saat ini tengah dihadapkan pada masalah tingginya kredit macet, akibat dari besarnya investasi perusahaan BUMN mereka yang dibiayai oleh utang. Oleh karenanya, China akan melonggarkan target pertumbuhannya, agar tidak terjadi hard landing, alias pelambatan ekonomi yang secara tiba-tiba.

Oleh karenanya pertumbuhan ekonomi China diperkirakan tumbuh lebih lambat sebesar 0,03%. Menurut hitung-hitungan Bappenas jika pertumbuhan China melambat, maka akan membuat pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 lebih rendah 0,72% dari target.

Hal itu belum memperhitungkan dampak dari kebijakan AS yang lebih proteksionis dan mendorong defisit anggaran mereka lebih besar, sehingga akan menambah utang dan meningkatkan bunga obligasi. Kebijakan ini akan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih rendah 0,41%.

Selain dari faktor luar, masalah lain datang dari dalam negeri, melambatnya aktivitas sektor swasta. Hal ini ditunjukan dengan peningkatan kredit bermasalah atau non performing loan (NPL). "JIka NPL semakin tinggi maka pertumbuhan ekonomi bisa lebih rendah sebesar 0,34%," kata Bambang. Kamis (8/12).

Namun demikian, Bambang mengakui bahwa pemerintah belum tentu akan segera merevisi semua target APBN 2017. Perubahan APBN tidak serta merta dilakukan jika ada perubahan kondisi di global.

APBN-P dilakukan jika ada perubahan yang drastis di sisi penerimaan negara, sehingga mengancam realisasi dan posttur anggaran. Selain itu, jika asumsi ekonomi makro benar-benar sudah tidak relevan lagi.

Hal yang sama diakui oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani. Menurutnya, jangan terburu-buru menyampaikan bahwa APBN sudah meleset. Mengingat tahun anggaran belum berjalan.

Hanya saja diakui Askolani bahwa berbagai kebijakan yang terjadi di tingkat global mengancam eksistensi APBN 2017. Seperti pemangaksan produksi minyak mentah dunia oleh organisasi produsen minya, OPEC.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto