KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Salah satu program pemerintah yang menyasar pelaku usaha kecil untuk bisa bertahan di masa pandemi Covid-19 adalah Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM. Program bansos ini sudah berjalan di 2020 dan 2021. 

Keberlanjutan program BLT UMKM di tahun 2022 pun dipertanyakan sejumlah pihak, tak terkecuali oleh DPR RI. Komisi VI DPR RI berharap program bansos ini masuk dalam anggaran 2022. 

Menanggapi hal itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, belum ada kepastian bahwa program BLT UMKM akan berlanjut 2022. Lantaran program bansos harus dibahas dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan ekonomi Nasional (KC-PEN). 

"BPUM di 2022, belum (ditetapkan), karena proposalnya akan dibahas Komite PEN, jadi bukan di reguler," ungkapnya dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (30/8/2021). 

Baca Juga: BSU ditransfer via Bank BUMN, ini syarat penerima yang belum punya rekening Himbara

Teten mengungkapkan, pandemi Covid-19 diharapkan semakin terkendali di tahun depan, sehingga perekonomian pun turut membaik. Dengan demikian, penyaluran bansos BLT UMKM tak lagi dibutuhkan. 

"Mudah-mudahan situasi Covid-19 segera membaik, sehingga tahun depan tidak membutuhkan ini (BLT UMKM)," imbuh dia. 

Sebagai informasi, pemerintah telah menyalurkan BLT UMKM dengan anggaran sebesar Rp 28,8 triliun di 2020 dan Rp 15,36 triliun di 2021. Adapun hingga Juni 2021 penyalurannya sudah mencapai Rp 11,76 triliun ke 9,8 juta pelaku UMKM. 

Baca Juga: Buka eform.bri.co.id, ini cara mencairkan dan mengecek BLT UMKM Rp 1,2 juta

Menurut Teten, hal yang diperlukan untuk UMKM secara berkelanjutan adalah kemudahan dalam akses pembiayaan. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya mendorong UMKM untuk bisa mendapatkan pembiayaan yang tepat dari lembaga keuangan formal. 

Ia bilang, saat ini penyaluran kredit perbankan untuk UMKM baru mencapai 20 persen. Pemerintah pun menargerkan porsi kredit perbankan buat UMKM bisa mencapai 30 persen di tahun 2024. 

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie