JAKARTA. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung mendesak Ratu Atut Chosiyah segera di non-aktifkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar di Provinsi Banten.Usulan itu dikatakan Akbar menanggapi posisi Ratu Atut yang kini tengah menghadapi proses hukum pasca penetapannya sebagai tersangka oleh KPK."Kalau soal Atut, saya sudah memberi saran kepada DPP supaya dinon-aktifkan saja supaya dia bisa fokus ke proses hukum yang tengah dijalani di KPK. Tetapi kita harus mengedepankan azas praduga tak bersalah juga," kata Akbar di assembly hall, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan (Jumat, 20/12).Selain itu, Akbar juga berharap agar DPP segera bersikap untuk menempatkan kepemimpinan Golkar yang baru di Banten. Karena dikhawatirkan suara Golkar akan menurun jika tidak diambil langkah cepat."Tentu kita harapkan segera dibentuk kepemimpinan yang baru Golkar di Banten. Tetapi harus diisi oleh orang-orang yang dikenal sekaligus diterima oleh publik. Tentu bisa berdampak pada elektabilitas partai," imbuhnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Akbar Tanjung: Atut sebaiknya di non-aktifkan
JAKARTA. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung mendesak Ratu Atut Chosiyah segera di non-aktifkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar di Provinsi Banten.Usulan itu dikatakan Akbar menanggapi posisi Ratu Atut yang kini tengah menghadapi proses hukum pasca penetapannya sebagai tersangka oleh KPK."Kalau soal Atut, saya sudah memberi saran kepada DPP supaya dinon-aktifkan saja supaya dia bisa fokus ke proses hukum yang tengah dijalani di KPK. Tetapi kita harus mengedepankan azas praduga tak bersalah juga," kata Akbar di assembly hall, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan (Jumat, 20/12).Selain itu, Akbar juga berharap agar DPP segera bersikap untuk menempatkan kepemimpinan Golkar yang baru di Banten. Karena dikhawatirkan suara Golkar akan menurun jika tidak diambil langkah cepat."Tentu kita harapkan segera dibentuk kepemimpinan yang baru Golkar di Banten. Tetapi harus diisi oleh orang-orang yang dikenal sekaligus diterima oleh publik. Tentu bisa berdampak pada elektabilitas partai," imbuhnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
