JAKARTA. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, meminta agar DPP Partai Golkar menghormati imbauan dari Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno terkait pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) IX di Bali, pada 30 November - 3 Desember 2014.

"Pak Tedjo itu Menko Polhukam, kita harus hormati beliau, " ujar Akbar, di rumahnya, Jalan Purnawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/11) malam.

Akbar mengatakan, dia telah melakukan pertemuan dengan Tedjo untuk membahas hal tersebut. Dalam pertemuan itu dijelaskan bahwa bila munas tetap diadakan, maka bisa mengganggu situasi di Bali. Terlebih, pelaksanaan munas tersebut diadakan pada akhir tahun.

"Di akhir tahun diperkirakan banyak turis nanti takutnya ada travel warning. Karena itu supaya tidak menggangu agenda di akhir tahun," ucap Akbar.

Akbar menegaskan, sikap Tedjo itu dikatakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan kepentingan politik. "Ini posisi saya sebagai pejabat negara yang bertanggung jawab pada politik hukum dan keamanan," kata Akbar menirukan ucapan Tedjo.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno meminta aparat kepolisian tidak memberikan izin pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar di Bali pada 30 November 2014.

Menurut dia, permintaan ini dilakukan untuk menghindari potensi kerusuhan yang lebih besar. Apalagi, baru saja terjadi bentrokan di DPP Partai Golkar hari ini. Menko Polhukam pun meminta Partai Golkar untuk membatalkan penyelenggaraan Munas IX Partai Golkar di Bali pada 30 November 2014 hingga 3 Desember 2014.

"Meminta pimpinan Partai Golkar untuk tetap menyelenggarakan Munas ke IX pada pertengahan Januari 2015 di Jakarta," kata Tedjo saat ditemui di kantornya, Selasa (25/11/2014) malam.

Tedjo kemudian memaparkan pertimbangan pemerintah yang meminta Partai Golkar untuk menunda pelaksanaan Munas IX di Bali. Pelaksanaan munas dianggap bertepatan dengan puncak kunjungan wisatawan ke Bali. Jika terjadi kekacauan, kata dia, hal itu akan mempertaruhkan citra Indonesia di dunia internasional.

"Kami khawatir akan ada travel warning, Indonesia jadi rugi kan? Saya minta pimpinan Golkar untuk menunda sampai sesuai dengan rencana bulan Januari 2015 di Jakarta. Itu saja sudah," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut itu. (Fatur Rochman)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia