JAKARTA. Pemerintah akan menjaga defisit sebesar 2,67% dari Produk Domestik Bruto (PDB)  dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) 2017.

Namun, Kementerian/Lembaga memiliki beberapa rencana yang berimbas pada APBN tahun ini, seperti kenaikan subsidi energi yang akan menambah belanja negara, juga rencana pembebasan biaya pajak PPh dan BPHTB untuk program percepatan sertifikasi lahan yang akan pengaruhi penerimaan negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pihaknya akan membahas soal hal ini dengan DPR RI pada akhir bulan ini. Menurut pantauannya, di setiap pos APBN 2017 ada pergerakan.

“Setiap pos ada pergerakannya karena asumsi makronya ada yang bergerak sedikit, juga dari sisi penerimaan pajak berdasarkan poin-poinnya, kemudian belanja K/L ada perubahan yaitu belanja barang dikurangi tapi belanja modal dinaikkan,” kata dia usai rapat dengan Banggar DPR RI, Rabu (5/7).

Sebelumnya Sri Mulyani bilang porsi belanja negara dalam RAPBNP 2017 akan meningkat Rp 10 triliun dari yang telah dipatok dalam APBN 2017 sebesar Rp 2.080 triliun.

Selain subsidi, penambahan porsi belanja akan digunakan antara lain untuk persiapan Asian Games, pengadaan sertifikasi lahan, persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan presiden (Pilpres), serta pengadaan lahan untuk proyek infrastruktur melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

“Ada pembiayaan seperti kenaikan dari LMAN, perubahan dari sisi komposisi, juga dari belanja subsidi tadi belanja non Kementerian/Lembaga,” kata dia.

“Semua kami bahas dengan dewan tiga minggu ke depan,” lanjutnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia