JAKARTA. Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mulai menunjukkan geliatnya. Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN), jumlah rumah yang dibiayai dengan skema FLPP per akhir Maret mencapai 18.000 unit atau setara dengan Rp 900 miliar (outstanding). Posisi akhir 2010 baru sebanyak 16.000 unit atau setara Rp 500 miliar.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Sri Hartoyo mengatakan, peningkatan ini mencerminkan tingginya kebutuhan perumahan masyarakat kelas bawah. Naiknya permintaan juga dipengaruhi sikap proaktif perbankan dalam mendekati para pengembang rumah bersubsidi, terutama di daerah.

Sri menjelaskan, dari total pembiayaan, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menyumbang 68%. Sisanya dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (Bank BNI), PT Bank Bukopin Tbk dan tujuh bank pembangunan daerah (BPD). "Selain BTN, angka penyalurannya tidak besar karena baru bergabung," tambah Sri.

Wajar saja bila BTN dan BNI mengambil porsi yang besar karena dalam melaksanakan program FLPP, Kemenpera awalnya hanya menggandeng BTN dan BNI. Namun, Februari 2011, Kemenpera menambah rekanannya, yakni Bukopin dan BPD lantaran pemerintah menargetkan bisa membiayai rumah sebanyak 185.000 unit. "Kami siapkan dana Rp 3,5 triliun untuk program ini," ujarnya.

Menurut Wakil Direktur Utama BTN Evi Firmansyah, pembiayaan rumah bersubsidi meningkat karena selesainya berbagai kendala hukum, terutama soal bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). "Ini memacu masyarakat memasukkan permohonan ke kami," ujarnya.

Dalam menyalurkan pembiayaan BTN fokus di luar Jabodetabek karena harganya murah. Berdasarkan aturan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang baru, tanah dan bangunan yang harganya di bawah Rp 70 juta bebas pajak. "Kalau di Jabodetabek harga tanah sudah mahal," ujarnya. Hingga Maret 2011, BTN sudah menyalurkan pembiayaan rumah subsidi di atas 12.000 unit rumah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: