JAKARTA. Komite Pengawas Perpanjangan Kerjasama Pengelolaan Jakarta International Container Terminal (JICT) minta PT Pelindo II dan serikat pekerja PT JICT segera berdialog untuk mengakhiri perbedaan pandangan soal pemberian perpanjangan konsesi pelabuhan ke Hutchison Port Holdings (HPH).

Erry Riyana Hardjapamekas, Ketua Komite Pengawas Perpanjangan Kerjasama Pengelolaan JICT mengatakan, dialog antara para pekerja dan perusahaan diperlukan untuk menghindari aksi-aksi yang justru berpotensi merugikan negara akibat terhentinya kegiatan operasi fasilitas pelabuhan. "Kami tidak ingin memperkeruh keadaan, tapi kami ingin semuanya diperjelas," katanya, Senin (10/8).

Asal tahu saja, PT Pelindo II telah memutuskan memperpanjang konsesi bagi Hutchison hingga 2039 dengan nilai kontrak US$ 215 juta. Tapi keputusan ini ditentang oleh Serikat Pekerja JICT karena dinilai merugikan negara.

Review Krom Bank Buktikan Rating Tinggi berkat Bunga Kompetitif untuk Investasi

Menurut Erry, keputusan Pelindo II sejatinya sudah tepat dengan mempertimbangkan beberapa hal. Misalnya, pertama, personalia di Pelindo II belum cukup untuk mengambil alih JICT mengingat keterbatasan sumber daya manusia serta akan dilaksanakannya proyek besar seperti pembangunan terminal Kalibaru.

Kedua, kompensasi yang akan diterima Pelindo jauh lebih baik karena akan ada uang sewa US$ 85 juta per tahun, uang muka premi, serta peningkatan komposisi saham dari semula 49% menjadi 51%. "Ini bisa dimanfaatkan Pelindo II untuk menyiapkan sarana pendukung logistik," katanya.

M Firmansyah, Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja JICT pesimistis bisa berdialog dengan Pelindo II. Bahkan, pihaknya berencana melaporkan Pelindo II ke Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Sulit sepertinya untuk diskusi, kami pernah mengundang perusahaan untuk dialog, tapi sayang manajemen Pelindo II malah tidak ada yang hadir," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News