KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan yang memuat rumus kenaikan upah minimum provinsi (UMP) hingga upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK). 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut, dalam PP tersebut mempertimbangkan aspirasi banyak pihak, terutama serikat buruh, sebelum akhirnya memutuskan rumus besaran kenaikan upah. 

“Akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar: Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 - 0,9,” kata Yassierli dalam keterangan resminya, Selasa (16/12/2025) malam. 

Reksa Dana Diburu, Investor dan Nilai Reksa Dana Mirae Asset Naik di Awal 2025

Adapun alfa merupakan indeks tertentu yang merepresentasikan kontribusi pekerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota. 

Baca Juga: Bank Dunia Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5% di 2026 dan 5,2% pada 2027

Dengan adanya rumus ini, maka besaran kenaikan upah minimum di setiap daerah akan berbeda-beda. 

Perhitungan kenaikan upah minimum, kata Yassierli, menjadi kewenangan Dewan Pengupahan Daerah. Hasilnya lalu diserahkan kepada gubernur sebagai rekomendasi untuk kemudian ditetapkan dan diumumkan ke publik. 

“Perhitungan kenaikan upah minimum akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah,” kata dia. 

PP itu menyatakan, gubernur wajib menetapkan besaran UMP dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Gubernur juga wajib menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dan bisa menetapkan UMSK. 

“Khusus untuk tahun 2026, Gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025,” tutur Yassierli.

Selanjutnya: Regulator California Tunda Perintah Penangguhan Penjualan Tesla

Menarik Dibaca: Cerdas Mengonsumsi Informasi: Ini 5 Cara Menghadapi Berita Tanpa Dihantui Kecemasan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News