KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Dewan Perwakilan Rakyat AS yang dikuasai oleh Partai Republik pada Jumat malam mengesahkan undang-undang untuk menghindari penutupan pemerintah yang akan terjadi tengah malam. Langkah ini diambil meskipun Presiden terpilih Donald Trump mendesak agar Kongres juga menyetujui peningkatan plafon utang bernilai triliunan dolar.
Senat Menjadi Penentu Selanjutnya
Langkah berikutnya, Senat yang dikuasai oleh Partai Demokrat harus menyetujui RUU ini untuk memastikan pendanaan pemerintah berlanjut melewati tenggat waktu tengah malam (05.00 GMT, Sabtu), saat pendanaan saat ini berakhir.
Gedung Putih menyatakan bahwa Presiden Joe Biden berniat menandatangani undang-undang tersebut jika disetujui.
Baca Juga: Donald Trump Ancam Patok Tarif Tinggi Uni Eropa Jika Tak Beli Minyak dan Gas dari AS RUU tersebut akan memperpanjang pendanaan pemerintah hingga 14 Maret, menyediakan US$100 miliar untuk negara-negara yang dilanda bencana, serta US$10 miliar untuk mendukung petani. Namun, RUU ini tidak mencakup kenaikan plafon utang, sebuah tuntutan sulit yang diajukan Trump sebelum ia resmi menjabat pada 20 Januari.
Strategi Partai Republik
Ketua DPR Mike Johnson menyatakan bahwa Partai Republik akan memiliki lebih banyak pengaruh terhadap pengeluaran pemerintah tahun depan, saat mereka menguasai mayoritas di kedua kamar Kongres dan Trump memimpin Gedung Putih. "Ini adalah langkah penting untuk menjembatani kesenjangan, membawa kita ke momen di mana kita dapat mencetak pengaruh pada keputusan akhir terkait pengeluaran," kata Johnson kepada wartawan setelah pemungutan suara. Ia juga menambahkan bahwa Trump mendukung paket tersebut.
Baca Juga: Pakistan Kembangkan Kemampuan Rudal Balistik Jarak Jauh, Jadi Ancaman Baru bagi AS Penutupan pemerintah akan menyebabkan gangguan besar, mulai dari penegakan hukum hingga taman nasional, serta menghentikan pembayaran gaji jutaan pekerja federal. Kelompok perdagangan industri perjalanan memperingatkan bahwa penutupan bisa merugikan maskapai penerbangan, hotel, dan perusahaan lainnya sebesar $1 miliar per minggu, serta menyebabkan gangguan luas selama musim liburan Natal. Pihak berwenang juga memperingatkan kemungkinan antrean panjang di bandara.
RUU yang Telah Direvisi
Paket legislatif ini, yang disetujui dengan suara 366-34, mencerminkan rancangan bipartisan yang ditinggalkan awal pekan ini setelah kritik tajam dari Trump dan penasihat miliardernya, Elon Musk. Kritik mereka terutama terkait ketentuan yang dinilai tidak relevan, seperti kenaikan gaji anggota parlemen dan aturan baru terhadap manajer manfaat farmasi.
Baca Juga: El Salvador Tetap Lanjutkan Pembelian Bitcoin Meski Ada Peringatan dari IMF Partai Republik menghapus sebagian besar elemen kontroversial tersebut, termasuk ketentuan pembatasan investasi di Tiongkok, yang menurut Demokrat akan bertentangan dengan kepentingan Musk. "Dia jelas tidak ingin menjawab pertanyaan tentang sejauh mana dia akan memperluas bisnisnya di Tiongkok dan teknologi Amerika apa saja yang akan dia jual," kata Perwakilan Demokrat Rosa DeLauro di lantai DPR. Trump menunjuk Musk, orang terkaya di dunia, untuk memimpin satuan tugas pemotongan anggaran, meskipun Musk tidak memegang posisi resmi di Washington. Musk menulis di platform media sosialnya, X, bahwa ia puas dengan paket ini. "Ini berubah dari tagihan yang beratnya pound menjadi tagihan yang beratnya ons," tulisnya.
Pandangan Demokrat
Pemimpin Demokrat DPR Hakeem Jeffries menyatakan bahwa paket ini tetap mencapai beberapa tujuan penting, seperti memberikan bantuan bencana, mencegah penutupan, dan menghentikan Partai Republik menaikkan plafon utang yang akan memudahkan pemotongan pajak. "Kami berhasil memajukan kebutuhan masyarakat sehari-hari, tetapi masih banyak yang harus dikerjakan, dan kami menantikan perjuangan itu di tahun depan," katanya kepada wartawan.
Baca Juga: Krisis Anggaran, Pemerintah AS Menghadapi Ancaman Shutdown Penolakan Kenaikan Plafon Utang
Tuntutan Trump untuk menaikkan plafon utang ditolak secara tegas oleh DPR pada hari Kamis, termasuk oleh 38 anggota Partai Republik. Pemerintah federal AS menghabiskan sekitar US$6,2 triliun tahun lalu dan memiliki utang lebih dari US$36 triliun. Kongres perlu bertindak untuk mengizinkan peminjaman lebih lanjut pada pertengahan tahun depan. Johnson mengatakan bahwa para legislator akan membahas masalah ini pada Januari. Perwakilan Rich McCormick, salah satu dari 34 anggota Partai Republik yang menentang RUU tersebut, mengatakan bahwa RUU ini tidak mengubah arah fiskal negara dan hanya akan menambah beban utang. "Kita akan menjadi negara yang tinggal kenangan jika kita terus melakukan apa yang kita lakukan sekarang," kata McCormick.
Baca Juga: Senator Desak Biden Perpanjang Tenggat 90 Hari untuk TikTok di AS Dampak Sejarah dan Pasar
Pemerintah federal terakhir kali ditutup selama 35 hari pada masa jabatan pertama Trump karena perselisihan tentang keamanan perbatasan.
Perselisihan sebelumnya mengenai plafon utang telah mengguncang pasar keuangan, karena kegagalan pemerintah AS untuk membayar kewajiban akan menyebabkan guncangan kredit di seluruh dunia. Batas utang saat ini ditangguhkan berdasarkan kesepakatan yang secara teknis berakhir pada 1 Januari, meskipun masalah ini kemungkinan baru akan dibahas pada musim semi.
Editor: Handoyo .
