JAKARTA. Saat menjadi ketua dan hakim konstitusi, Akil Mochtar ternyata lebih banyak mengadili perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala daerah dari Kalimantan, ketimbang panel hakim lainnya. Hal tersebut tertulis dalam keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), yang mengadili dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Akil Mochtar. Mahkamah menerima 141 PHPU yang masuk, dan dibagi merata ke dalam tiga panel, oleh panitera Kasianur Sidauruk.
Akil banyak adili sengketa Pilkada di Kalimantan
JAKARTA. Saat menjadi ketua dan hakim konstitusi, Akil Mochtar ternyata lebih banyak mengadili perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala daerah dari Kalimantan, ketimbang panel hakim lainnya. Hal tersebut tertulis dalam keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), yang mengadili dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Akil Mochtar. Mahkamah menerima 141 PHPU yang masuk, dan dibagi merata ke dalam tiga panel, oleh panitera Kasianur Sidauruk.