KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP) meminta kepada pemerintah untuk melanjutkan program harga gas murah atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang telah berakhir pada 31 Desember 2024. Sebab, tujuh industri yang selama ini mendapat HGBT telah mempekerjakan ratusan ribu karyawan secara langsung.

Ketua Umum AKLP Putra Narjadin mengatakan, selama ini penerapan HGBT belum optimal karena kebijakan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN yang memberlakukan Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) sejak Mei 2024. Jika penggunaan gas melebihi AGIT, maka pelaku usaha dikenakan harga gas normal.

Menurut Putra, pemerintah harus sadar bahwa Indonesia sebagai negara dengan cadangan gas bumi terbesar di Asia Tenggara, justru menerapkan harga gas yang jauh lebih tinggi dari harga internasional yang sekitar US$ 3,21 per MMBTU.

Baca Juga: Program Harga Gas Murah Berlanjut Meski Realisasi Penyerapan Gas Belum Optimal

Padahal, berdasarkan data Rystad Energy, Indonesia diperkirakan memiliki sumber daya gas bumi lebih dari 100 trillion cubic feet (TCF). Volume ini mewakili hampir separuh dari total sumber daya gas bumi di Asia Tenggara.

Namun, faktanya para pelaku usaha kini dibebani dengan harga gas regasifikasi sebesar US$ 16,67 per MMBTU dari Januari—Maret 2025. Angka ini naik lebih dari dua kali lipat dari harga gas dari program HGBT sebesar US$ 6 per MMBTU.

Harga gas di Indonesia juga kalah jauh ketimbang Malaysia yang hanya US$ 4,5 per MMBTU, Thailand US$ 5,5 per MMBTU, dan Vietnam US$ 6,39 per MMBTU. 

“Dengan tingginya harga gas di Indonesia, ini sama saja dengan menolak investor sehingga mereka akan berinvestasi ke negara-negara tetangga,” ujar dia, Senin (6/1).

Terbukti, kini Indonesia telah disalip Malaysia sebagai produsen kaca terbesar di Asia Tenggara seiring dengan harga gas yang lebih murah di sana.

AKLP juga menekankan pentingnya penerapan harga gas yang merata dan sama bagi setiap pelaku usaha di sektor industri yang sama. Tidak boleh ada pilih kasih atau insentif yang diberikan  kepada salah satu pelaku usaha, namun tidak diberikan kepada pelaku usaha lainnya.

“Faktanya, ada beberapa investor baru yang menikmati HGBT khusus di bawah komitmen BKPM (Badan Koordinator Penanaman Modal) yang sudah dituangkan di Keputusan Menteri (Kepmen),” kata Putra.

Baca Juga: Menimbang Untung Rugi Berlanjutnya Kebijakan Harga Gas Murah

Putra tak menampik fakta bahwa investor baru tersebut telah menginvestasikan triliunan rupiah untuk membangun pabrik baru. Namun, dia mempertanyakan sikap pemerintah yang seolah lupa terhadap pemain lama di industri yang sama yang telah puluhan tahun berinvestasi mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

“Dengan ketimpangan harga gas di suatu industri yang sama, ini tentu akan menciptakan persaingan yang tidak sehat,” imbuhnya.

Selanjutnya: Gandeng Indomarco, Buyung Poetra Sembada (HOKI) Perkuat Distribusi Produk Beras

Menarik Dibaca: Promo Hypermart Terbaru sampai 9 Januari, Mie Sedaap Cup Beli 3 Jadi Lebih Murah!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat