KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Martin Patrick Nagel dan Harvardy Muhammad Iqbal resmi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) periode 2025–2028. 

AKPI adalah organisasi profesi bagi kurator dan pengurus yang berperan penting dalam proses kepailitan dan  proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Deklarasi ini menegaskan komitmen keduanya untuk membawa AKPI ke arah yang lebih inklusif, profesional, dan berorientasi masa depan.

Martin menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan semangat melayani anggota. “Kami tidak datang dengan janji kosong, tapi membawa semangat kolaborasi dan kerja nyata,” ujarnya dalam keterangan resminya, Senin (9/6).. Sebagai simbol komitmen, Martin dan Vardy menandatangani pakta integritas

Bank DBS Indonesia Ungkap Alasan Pentingnya Berinvestasi di Tengah Ketidakpastian

Keduanya juga meluncurkan empat pilar utama transformasi-kolaborasi AKPI. Pilar pertama, optimalisasi peran strategis melalui pendidikan berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor. Kedua, penguatan tata kelola dan fungsi wilayah dengan pelibatan aktif daerah serta pengaktifan wilayah strategis.

Baca Juga: Kurator Ungkap Proses Kepailitan Sritex, Begini Penjelasannya

Lalu pilar ketiga, penerapan perlindungan hukum terpadu melalui tim bantuan hukum dan kerja sama dengan aparat penegak hukum. Pilar keempat, inovasi digitalisasi dan transparansi program kerja dan keuangan lewat aplikasi digital dan laporan publik.

Harvardy menegaskan pentingnya inklusivitas sebagai kunci keberhasilan AKPI ke depan. Menurutnya, seluruh anggota, baik di pusat maupun daerah, harus merasakan manfaat nyata dari keberadaan organisasi, karena tanpa dukungan dan keterlibatan semua wilayah, visi besar AKPI tidak akan tercapai.

Martin-Vardy  juga memperkenalkan delapan program unggulan yang dirancang untuk memperkuat peran AKPI secara menyeluruh. Diantaranya pendidikan berkelanjutan gratis bagi anggota, standarisasi kerja profesi pengurus dan kurator, perluasan jejaring dengan instansi dan dunia usaha,.

Kemudian, program pengalokasian anggaran untuk program kerja di wilayah, keterbukaan laporan keuangan, menghadirkan tim hukum siaga untuk perlindungan hukum anggota, peluncuran aplikasi digital untuk akses dan komunikasi, serta transformasi tata kelola organisasi yang lebih inklusif. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News