KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution membuka acara Indonesia Fintech Summit & Expo 2019, Senin (23/9). Dalam pidato pembukaannya, Darmin mengatakan, inklusi keuangan masih menjadi program utama pemerintah dalam perekonomian. Pasalnya, data Bank Dunia pada 2017 menunjukkan rasio tabungan terhadap PDB (
gross saving ratio) Indonesia baru mencapai 31%, lebih rendah dari Singapura dan China yang berada pada level 46%, bahkan Thailand pada level 34%.
“Itu kenapa pemerintah meluncurkan Strategi Keuangan Nasional Inklusif (SKNI) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016,” tutur Darmin.
Baca Juga: Tekfin menghadang bank di bisnis pembayaran Berdasarkan data Findex, jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses pada institusi finansial di Indonesia meningkat dari sekitar 36% pada 2014 menjadi 48,9% pada 2017. Data versi OJK mencatat pada 2017 mencapai 68,7%. Meski begitu, target inklusi keuangan pemerintah masih lebih tinggi yaitu 75%. “Kami percaya pada inovasi dalam industri digital dan teknologi untuk mencapai inklusi keuangan ini dengan lebih cepat,” lanjut Darmin. Darmin mengakui, perkembangan
fintech semakin pesat dan berperan besar dalam inklusi keuangan. Data Aftech tahun ini menunjukkan 70% portofolio
fintech terdiri dari lapisan masyarakat yang tidak terlayani perbankan (
unbanked and underbanked). Fintech, lanjutnya, juga memiliki kelebihan dalam memberi pelayanan keuangan yang cepat, terjangkau, dan aman untuk masyarakat. Oleh karena itu, Darmin memiliki harapan besar terhadap ekosistem
fintech dan ekonomi digital di Indonesia.
Baca Juga: Bank dan fintech bersinergi, BI optimistis inklusi keuangan bisa capai 75% di 2019 Pertama, “
Fintech harus mampu menjangkau populasi di kawasan terluar dan terdalam di Indonesia,” kata dia. Hal ini agar misi
fintech untuk mencapai inklusi keuangan benar-benar tercapai.
Kedua, Darmin berharap
fintech mampu bekerjasama dengan agen perbankan.
Ketiga, Darmin berharap industri
fintech tidak hanya fokus memperoleh keuntungan dari bisnisnya, tetapi juga fokus meningkatkan edukasi dan proteksi kepada konsumen.
Keempat, “Saya berharap
fintech dapat mengintegrasikan diri dengan sektor ekonomi riil yang telah mengadopsi teknologi juga,” tuturnya. Di sisi lain, pemerintah berupaya menyelesaikan berbagai tantangan untuk membangun ekosistem
fintech dan ekonomi digital di Indonesia. Antara lain, manajemen risiko, kesiapan infrastruktur, peningkatan literasi finansial, serta menciptakan kerangka regulasi yang suportif bagi perekonomian digital. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Herlina Kartika Dewi