KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyaluran bantuan perlindungan sosial di daerah berjalan lambat. Salah satunya terindikasi dari penyaluran anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang masih mini. Padahal dana tersebut dibutuhkan oleh masyarakat di desa untuk menjaga daya beli akibat dampak pandemi virus corona. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi BST Desa sejak awal tahun sampai dengan 19 Juli 2021 baru mencapai Rp 6,11 triliun. Angka tersebut setara dengan 21,2% dari pagu sebesar Rp 28,8 triliun. Artinya, dalam waktu sekitar lima bulan, dana BST Desa masih tersisa Rp 22,69 triliun. Uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 itu disalurkan kepada petani dan buruh tani, pedagang dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), nelayan dan buruh nelayan, buruh pabrik, hingga guru di daerah.
Akselerasi penyaluran BLT Desa masih mini, ini yang dilakukan Kemenkeu
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyaluran bantuan perlindungan sosial di daerah berjalan lambat. Salah satunya terindikasi dari penyaluran anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang masih mini. Padahal dana tersebut dibutuhkan oleh masyarakat di desa untuk menjaga daya beli akibat dampak pandemi virus corona. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi BST Desa sejak awal tahun sampai dengan 19 Juli 2021 baru mencapai Rp 6,11 triliun. Angka tersebut setara dengan 21,2% dari pagu sebesar Rp 28,8 triliun. Artinya, dalam waktu sekitar lima bulan, dana BST Desa masih tersisa Rp 22,69 triliun. Uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 itu disalurkan kepada petani dan buruh tani, pedagang dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), nelayan dan buruh nelayan, buruh pabrik, hingga guru di daerah.