JAKARTA. Sengketa antara PT Angkasa Pura (AP) I dengan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut (AL) tidak bisa mengorbankan kepentingan untuk pelayanan publik. Karena itu, kendati masih ada sengketa, pemerintah meminta akses kargo di Bandara Juanda dibuka.

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengatakan Presiden Joko Widodo memerintahkan dirinya untuk membuka akses kegiatan kargo dari terminal 1 ke terminal 2 Bandara Juanda. "Saya minta, akses dibuka hari ini supaya pelayanan publik tidak terhambat dan dapat cepat berjalan kembali," ujar Yudi dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4)).

Yuddy juga meninjau lokasi yang disegel dan dia menyampaikan pesan Presiden supaya aparatur negara selalu meningkatkan koordinasi. Sebab bandara merupakan salah satu pusat pelayanan publik. Di bandara terdapat berbagai macam instansi. Tetapi seluruh aparatur harus mempunyai visi yang sama, untuk menciptakan efektivitas kerja yang berkesinambungan khususnya.

Yuddy meminta agar aparatur meninggalkan ego sektoral dan terus meningkatkan koordinasi lintas sektoral. Untuk itu, persoalan internal terkait kerja sama ini semestinya diselesaikan dalam suasana satu sistem koordinasi pemerintah melalui proses musyawarah. Dengan demikian, pelayanan publik tdk boleh terganggu. "Silakan diselsesaikan, tapi jangan mengganggu apalagi mengorbankan kegiatan ekonomi masyarakat," tegas Yuddy.

Adanya konflik seperti ini, bisa merusak citra Indonesia di mata internasional. Karena itu, Yuddy menekankan agar masing-masing pihak mempunyai goodwill untuk menyelesaikan persoalan ini. Langkah Yuddy untuk memediasi penyelesaian kasus ini berawal dari Surat Gubernur Jatim yang ditujukan kepada Presiden, terkait dengan persoalan yang terjadi di Bandara Juanda.

Sudah hampir sebulan, kegiatan kargo dari terminal 1 ke terminal 2 Bandara Juanda terganggu, karena adanya sengketa antara Pusat Penerbangan TNI AL (Puspenerbal) dengan PT Angkasa Pura (AP) I.

Menteri PANRB ini hadir di Bandara Juanda untuk menindaklanjuti surat dari Gubernur Jatim kepada Presiden Jokowi. Ia bilang, ditugaskan Presiden untuk menindaklanjuti surat Pak Gubernur tentang masalah ini sesegera mungkin.

Gubernur Jatim Sukarwo yang hadir dalam pertemuan tersebut mengakui bahwa respon dari pemerintah pusat sangat cepat. Menurut Sukarwo, pada tanggal 6 April lalu ia berkirim surat, dan tanggal 9 jawabannya datang lewat Yuddy.

Sukarwo mengatakan bahwa pelayanan publik sangat terganggu dengan adanya konflik ini, karena proses pengiriman barang menjadi terhambat. Yang sangat terasa adalah image dari kalangan pebisnis.

“Para pengusaha terutama yang bergerak di bidang perdagangan datang ke saya, mereka protes. Lebih dari itu, kalau ada gangguan sedikit saja, dampaknya harga berbagai kebutuhan akan naik," keluhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto