KONTAN.CO.ID - Penetapan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) flat 6% tanpa batas pengajuan diyakini dapat mendorong ekspansi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kebijakan ini berpotensi memperbesar akses modal, meningkatkan kapasitas produksi, dan mempercepat aktivitas sektor riil.

Namun efektivitasnya dinilai sangat bergantung pada kualitas penyaluran pembiayaan dan penerapan manajemen risiko yang tepat.

Kepala Makroekonomi dan Keuangan Indef, Muhammad Rizal Taufikurahman, menilai kebijakan ini membuka ruang lebih besar bagi pelaku usaha kecil untuk memperkuat daya saing.

Frekuensi Transaksi BCA UMKM Fest 2025 Melejit, Buktikan Optimisme di Indonesia

"Dengan biaya pinjaman yang lebih terjangkau, pelaku usaha kecil memiliki ruang lebih besar untuk memperbaiki skala usaha dan meningkatkan daya saing, sehingga aktivitas sektor riil dapat bergerak lebih cepat," ujarnya kepada Kontan, Selasa (18/11/2025).

Menurutnya, peningkatan akses pembiayaan tetap perlu disertai tata kelola yang kuat agar tidak memunculkan lonjakan kredit bermasalah.

Baca Juga: Pinjam KUR Berkali-Kali? Sekarang Bisa, dan Bunganya Tetap 6%!

"Karena itu, pendampingan usaha dan monitoring pemakaian dana menjadi kunci agar KUR benar-benar menopang aktivitas produktif," katanya.

Rizal menambahkan apabila implementasinya berjalan terukur, KUR dengan bunga 6% dapat menjadi instrumen yang memperkuat permintaan domestik, memperluas kesempatan kerja, dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia juga menilai kebijakan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat struktur UMKM sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia.

Tonton: Cetak Rekor, Realisasi KUR Tembus Rp 238 Triliun Sampai November 2025

Kesimpulan

Kebijakan bunga KUR flat 6% memberikan peluang besar bagi peningkatan akses pembiayaan UMKM serta percepatan pertumbuhan sektor riil. Namun, agar dampaknya optimal, dibutuhkan asesmen risiko yang ketat, pendampingan usaha, dan monitoring penggunaan dana agar pembiayaan tetap produktif dan tidak memicu lonjakan kredit bermasalah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News