KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah berupaya meningkatkan akses air bersih bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Salah satunya dengan memperkuat kerja sama dengan pihak swasta. Langkah ini penting untuk bisa mencapai target 100% akses perpipaan pada 2045 nanti.

Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan hingga 2024 cakupan akses perpipaan baru mencapai 19,67% sehingga masih terdapat kekurangan sebesar 80,24% yang harus dikejar.

 “Kami mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperkuat kerja sama dengan swasta guna mempercepat pencapaian target 100% akses perpipaan pada 2045,” ujar Menteri Dody di keterangan, Jumat (14/3).

Tugu Insurance Raih Dua Penghargaan Bergengsi di Top GRC Awards 2025

Untuk mendukung target tersebut Kementerian PU mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Baca Juga: Protes Warga Rusun di Jakarta Atas Tarif Air Bersih PAM Jaya Terus Berlanjut

Inpres ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan air minum, termasuk mendorong keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum dalam kerja sama dengan swasta.

Menteri Dody menegaskan bahwa kerja sama dengan swasta dapat dilakukan melalui BUMD air minum yang memiliki kinerja sehat dan menerapkan tarif biaya pemulihan penuh (full cost recovery/FCR) selama tiga tahun berturut-turut.

Pada 2024 terdapat 258 BUMD air minum berkinerja sehat, 96 BUMD air minum berkinerja berkinerja kurang sehat dan 40 BUMD air minum berkinerja sakit. Saat ini dari 258 BUMD Air Minum berkinerja sehat, hanya 19 yang memenuhi kriteria untuk bekerja sama dengan swasta. 

Baca Juga: PTPP Bidik Peluang Bisnis Air Bersih

Menteri Dody juga menekankan pentingnya perhatian kepala daerah terhadap penyesuaian tarif air minum agar lebih menarik bagi investor. Selain itu, perlu ada intervensi dari pemerintah daerah terhadap 136 BUMD yang masih berkinerja kurang sehat atau sakit agar dapat beroperasi lebih optimal.

“Salah satu tujuan didirikannya BUMD adalah memberikan keuntungan. Jika masih kurang sehat atau sakit, sebaiknya ada langkah strategis dari pemerintah daerah untuk memperbaikinya,” harapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News