KONTAN.CO.ID JAKARTA. Aksi demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut dan sejumlah mahasiswa dari kampus lain, dinilai menjadi sinyal kuat bagi pemerintah untuk segera membenahi tata kelola sejumlah program prioritas yang belakangan menjadi sorotan publik.

Direktur Eksekutif Trias Politica, Agung Baskoro, menilai lima tuntutan yang dibawa mahasiswa merupakan akumulasi kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga persoalan lapangan kerja.

Menurut Agung, mahasiswa yang turun ke jalan tidak bisa dilepaskan dari posisi mereka sebagai bagian dari kelas menengah yang ikut merasakan dampak tekanan ekonomi.

Baca Juga: Uji Materi UU APBN 2026 Diajukan ke MK, Tata Kelola Program MBG Dipersoalkan

"Mahasiswa ini juga bagian dari kelas menengah yang merasakan langsung masalah-masalah yang mengemuka sebagai ekses dari kebijakan tersebut. Mereka harus berhadapan dengan harga-harga yang naik, kemudian menyempitnya lapangan pekerjaan ketika pascalulus kuliah," ujar Agung dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).

Ia mengatakan, pemerintah perlu membaca aksi tersebut sebagai kritik terhadap implementasi kebijakan, bukan sekadar ekspresi ketidakpuasan sesaat. 

"Pemerintah harus merespons segera tuntutan-tuntutan yang sudah disampaikan, apakah soal MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih, supaya peruntukannya jelas, tepat sasaran, dan transparansinya terjaga," katanya.

Agung menilai, evaluasi perlu dilakukan terhadap program-program yang masih menyisakan persoalan dalam aspek pengelolaan anggaran, akuntabilitas, dan transparansi. 

Ia mencontohkan program MBG yang perlu dievaluasi secara menyeluruh agar pelaksanaannya benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan, seperti masyarakat prasejahtera, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok rentan stunting.

Baca Juga: KPK Soroti Celah Tata Kelola MBG, Anggaran Rp 171 Triliun Dinilai Rawan Korupsi

Lebih jauh, Agung menyoroti persepsi publik terhadap program Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai masih menyisakan tanda tanya terkait konsep dan implementasinya di lapangan. 

Kondisi tersebut, menurutnya, memunculkan kesenjangan antara tujuan kebijakan yang disampaikan pemerintah dengan realisasi yang diterima masyarakat.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pemerintah agar tidak terus-menerus mengaitkan persoalan ekonomi dengan faktor global. Menurut dia, masyarakat kini menuntut solusi atas persoalan domestik yang berada dalam kendali pemerintah.

Agung menegaskan, evaluasi terhadap program-program prioritas menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik. Jika berbagai persoalan implementasi tidak segera dibenahi, kritik dari masyarakat dan kalangan mahasiswa berpotensi terus menguat.

"Evaluasi betul, setop dulu yang bermasalah. Jangan dilanjutkan lagi. Ini menjadi amunisi bagi teman-teman di jalan terus mengkritik dan menggerogoti legitimasi pemerintah," tutupnya.

Baca Juga: DPR Minta BGN Benahi Tata Kelola MBG, Soroti Anggaran hingga Akurasi Penerima Manfaat

Sebagai informasi, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar demo di Bundaran HI, Jakarta, hari ini. 

Adapun tuntutan dalam aksi tersebut yaitu:

1. Menghentikan pemborosan APBN, 
2. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, 
3. Menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih,
4. Menghentikan militerisme di ranah sipil.
5. serta meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News