KONTAN.CO.ID - BERLIN.  Uni Eropa menilai Iran tidak mematuhi komitmen kesepakatan nuklir tahun 2015 setelah negara para mullah tersebut meningkatkan aktivitas nukirnya. Untuk itu, benua biru tersebut mendesak adanya perundingan baru yang dapat mendesak Teheran kembali ke perjanjian semula.

Mengutip Reuters, Rabu (10/7), sebenarnya kesepakatan nuklir ini tertuang dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPoA) atau Rencana Aksi Komprehensif Bersama. Kesepakatan ini diperoleh oleh beberapa negara di dunia.

Baca Juga: Ancaman perlambatan ekonomi global berpotensi menekan harga minyak

Perjanjian ini menawarkan Iran akses ke perdagangan dunia melalui pencabutan sebagian besar sanksi. Hal ini sebagai imbalan atas persetujuan untuk mengekang program nuklirnya.

Namun, kini tinggal Inggris, Jerman, Prancis, Rusia, China, dan Iran yang masih memegang teguh kesepakatan ini. Akhir 2018 lalu, Amerika Serikat meninggalkan perjanjian ini.

"Masalah kepatuhan ini harus diatasi dalam kerangka kerja JCPoA, dan Komisi Gabungan harus segera dibentuk," ujar menteri luar negeri Inggris, Prancis dan Jerman, plus diplomat top Uni Eropa.

Baca Juga: Efek Iran berkurang, harga minyak tergelincir

Kekuatan-kekuatan Eropa belum memicu proses penyelesaian sengketa yang terkandung dalam perjanjian itu, kata para diplomat, yang berbicara dengan syarat anonim. Komisi Bersama, yang diketuai oleh diplomat top Uni Eropa Federica Mogherini, terdiri dari pihak-pihak yang tersisa dalam kesepakatan tersebut. Komisi ini dibentuk untuk memantau implementasi dan mengatasi masalah apa pun.

“Iran telah menyatakan bahwa mereka ingin tetap berada dalam JCPoA. Itu harus bertindak sesuai dengan membalikkan kegiatan ini dan kembali ke kepatuhan JCPoA penuh tanpa penundaan, "kata negara-negara Eropa.

Kini, Masa depan dari pakta kesepakatan tersebut telah diragukan sejak tahun lalu ketika Amerika Serikat menarik diri dan menerapkan kembali sanksi sepihak.

Iran telah mengatakan ingin terus mematuhi perjanjian tersebut tetapi tidak dapat melakukannya tanpa batas waktu jika sanksi AS mencegahnya menerima manfaat ekonomi yang dijanjikan.

Baca Juga: Trump memperingatkan Iran atas ancaman nuklir

Nasib kesepakatan telah mencapai puncaknya dalam 10 hari terakhir, setelah Iran mengumumkan langkah-langkah melanggar komitmennya. Iran mengumumkan telah mengumpulkan lebih banyak uranium yang diperkaya daripada yang diizinkan dalam perjanjian.

Teheran berpendapat bahwa langkah-langkahnya diizinkan berdasarkan kesepakatan sebagai respons terhadap ketidakpatuhan AS. Iran mengatakan bisa mengambil langkah-langkah baru dalam 60 hari, termasuk memulai kembali sentrifugal yang dibongkar dan memurnikan uranium ke ambang batas yang jauh lebih tinggi.

Diplomasi nuklir adalah masalah sentral dalam konfrontasi yang lebih luas antara Amerika Serikat dan Iran,. Hal ini telah meningkat sejak awal Mei ketika Washington memperketat sanksi dengan tujuan menghentikan semua ekspor minyak Iran.

Baca Juga: Iran berang Royal Marines Inggris menyita tanker yang diduga membawa minyak ke Suriah

Pertikaian itu mengambil dimensi militer, dengan Washington menuduh Teheran melakukan serangan terhadap kapal-kapal di Teluk. Bulan lalu Iran menembak jatuh pesawat tak berawak A.S., mendorong Presiden Donald Trump untuk memerintahkan serangan udara balasan, hanya untuk membatalkannya.

Kekuatan-kekuatan Eropa sangat tidak setuju dengan keputusan administrasi Trump untuk meninggalkan kesepakatan nuklir, dan sejak itu menemukan diri mereka terjebak di tengah, mencoba membujuk Iran untuk tetap padanya tanpa menerima manfaat yang dijanjikan.

Baca Juga: Harga minyak memanas meski permintaan diramal turun

Pemerintahan Trump berpendapat bahwa kesepakatan yang disepakati di bawah pendahulunya Barack Obama terlalu lemah karena beberapa ketentuannya tidak permanen dan menghilangkan masalah non-nuklir seperti program rudal balistik Iran dan kebijakan regional.

Kebijakan garis keras Trump didukung oleh negara-negara Arab pengekspor minyak di Teluk, yang menganggap Iran musuh dan berdiri untuk mendapatkan dari sanksi AS yang telah menghapus minyak mentah Iran dari pasar, dan oleh Israel, yang telah berulang kali meminta negara-negara Eropa untuk memberlakukan kembali sanksi.

Editor: Noverius Laoli