KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah isu adanya reshuffle kabinet, Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengakui menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 3 Januari silam.

Namun, Mardiono mengatakan, pertemuan dengan Jokowi kala itu tak membahas mengenai rencana kocok ulang kabinet.

Ia menyebutkan, pertemuan tersebut dalam rangka melaporkan tugasnya sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan.

"Saya diterima Presiden pada tanggal 3 Januari untuk melaporkan tugas-tugas saya sebagai UKP. Tidak ada pembahasan mengenai reshuffle," kata Mardiono kepada Kontan.co.id, Senin (30/1).

Menurutnya, bagi PPP,  reshuffle menjadi hak prerogatif dari presiden. Maka Ia menghormati apa yang menjadi kewenangan dari presiden tersebut.

"Reshuffle adalah hak prerogratif presiden yang harus kita hormati, karenanya sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden," imbuhnya.

Isu reshuffle kembali menguat beberapa pekan ini. Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih belum mau memberikan kisi-kisi apakah akan kembali melakukan penyegaran di kabinetnya.

Terakhir saat ditanya soal reshuffle di Kick Off Keketuaan ASEAN Jokowi juga masih belum mau memberikan bocoran.

Pada 1 Februari 2023 esok merupakan Rabu Pon. Rabu Pon menjadi hari yang kerap dikaitkan jika Jokowi ingin melakukan reshuffle kabinet.

"(Besok Rabu Pon) Masa? Bener? Ya nanti tunggu aja," kata Jokowi usai Kick Off Keketuaan ASEAN, Minggu (29/1).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat