KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aksi akuisisi yang dilakukan FIC Properties Sdn Bhd (FICP), anak usaha Federal Land Development Authority (FELDA) milik Malaysia atas 37% saham PT Eagle High Plantation Tbk (BWPT) diklaim menjadi investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) terbesar ketiga tahun ini. Nilai akuisisi yang terjadi pada April 2017 itu mencapai total US$ 505,4 juta atau setara dengan Rp 6,7 triliun. Dalam siaran pers yang diterima KONTAN dari Rajawali Corp pada Senin (23/10), menyebutkan, realisasi akuisisi ini menjadi bukti efisiensi proses investasi di Indonesia. Menurut Dato 'Razali Ibrahim, Wakil Menteri Departemen Perdana Menteri Malaysia yang menangani FELDA, kurang dari empat bulan setelah penandatanganan Sale Purchase Agreement (SPA) pada 23 Desember 2016 antara Rajawali Grup dan FICP, aksi ini telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Malaysia maupun Indonesia. “Singkatnya waktu untuk mendapatkan persetujuan yang diberikan menjadi sorotan bahwa Pemerintah Indonesia menghargai investasi asing dan benar-benar serius dalam memperbaiki kemudahan berinvestasi dan berbisnis di Indonesia,” kata Dato ‘Razali dalam rilisnya.
Akuisisi FELDA ke BWPT jadi terbesar ketiga 2017
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aksi akuisisi yang dilakukan FIC Properties Sdn Bhd (FICP), anak usaha Federal Land Development Authority (FELDA) milik Malaysia atas 37% saham PT Eagle High Plantation Tbk (BWPT) diklaim menjadi investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) terbesar ketiga tahun ini. Nilai akuisisi yang terjadi pada April 2017 itu mencapai total US$ 505,4 juta atau setara dengan Rp 6,7 triliun. Dalam siaran pers yang diterima KONTAN dari Rajawali Corp pada Senin (23/10), menyebutkan, realisasi akuisisi ini menjadi bukti efisiensi proses investasi di Indonesia. Menurut Dato 'Razali Ibrahim, Wakil Menteri Departemen Perdana Menteri Malaysia yang menangani FELDA, kurang dari empat bulan setelah penandatanganan Sale Purchase Agreement (SPA) pada 23 Desember 2016 antara Rajawali Grup dan FICP, aksi ini telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Malaysia maupun Indonesia. “Singkatnya waktu untuk mendapatkan persetujuan yang diberikan menjadi sorotan bahwa Pemerintah Indonesia menghargai investasi asing dan benar-benar serius dalam memperbaiki kemudahan berinvestasi dan berbisnis di Indonesia,” kata Dato ‘Razali dalam rilisnya.