KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tekanan pada sektor ritel dinilai menjadi cerminan melemahnya daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan semakin memburuk jika pemerintah tidak segera mengambil langkah mitigasi yang konkret.

Chairman Affiliation Global Retail Association (AGRA), Roy Nicholas Mandey mengatakan, sektor ritel saat ini menghadapi tantangan yang cukup besar. Penguatan dolar Amerika Serikat (AS), pelemahan rupiah, hingga anomali dalam ketersediaan pangan dan kestabilan harga menjadi faktor yang menekan kinerja ritel.

"Indikator makro maupun mikro menunjukkan perlambatan sektor ritel. Padahal ritel sangat bergantung pada daya beli. Ketika daya beli melambat, ditambah situasi turbulensi ekonomi dan kekhawatiran kehilangan pekerjaan, konsumsi masyarakat otomatis ikut tertekan," ujar Roy kepada Kontan, Kamis (11/6/2026).

Menurut Roy, secara fundamental ekonomi Indonesia masih relatif baik. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan porsi sekitar 53%-54%, sementara inflasi masih berada dalam target 2,5% plus minus 1%.

Baca Juga: Risiko Kenaikan Inflasi, Aktivitas Ritel Diperkirakan Akan Melambat

Namun, kondisi tersebut belum tercermin pada sektor ritel. Penjualan ritel masih terkontraksi sekitar 3,7% secara tahunan (year on year/yoy) dan turun 11,6% secara bulanan (month to month/mtm).

"Bagi kami, sektor ritel adalah cermin daya beli. Ketika transaksi menurun, berarti daya beli masyarakat sedang tergerus," katanya.

Mantan Ketua Umum APRINDO ini juga melihat masyarakat kini lebih selektif dalam berbelanja dengan memprioritaskan kebutuhan pokok dan mengurangi pembelian yang bersifat impulse buying. Menurutnya, hal itu terjadi meski Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Mei masih berada di level 120,9.

"IKK tidak menggambarkan daya beli. Optimisme masyarakat memang masih ada, tetapi dalam praktiknya mereka mulai mengurangi pola belanja karena menghadapi ketidakpastian dan harga yang berfluktuasi," ujarnya.

Roy menilai kelompok menengah kini cenderung menahan konsumsi dan memperbesar tabungan sebagai cadangan menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu. Kondisi tersebut, menurutnya, juga tercermin dari meningkatnya dana pihak ketiga di perbankan.

Ia juga menilai Indeks Penjualan Riil (IPR) masih rapuh dan fluktuatif. Meski penjualan mobil relatif baik, hal itu hanya didorong kelompok masyarakat tertentu yang memiliki daya beli tinggi.

"Yang mendominasi konsumsi rumah tangga 53%-54% itu kelompok menengah, bukan kelompok atas. Jumlahnya sekitar 180 juta orang. Kalau mereka menahan belanja karena PHK atau khawatir kehilangan pekerjaan, dampaknya akan langsung terasa terhadap konsumsi nasional," jelasnya.

Baca Juga: Penjualan Ritel Ramadan Melambat, Puncak Belanja Diperkirakan Bergeser

Roy memperkirakan tekanan akan semakin terasa pada kuartal III dan IV 2026 ketika kenaikan biaya bahan baku mulai diteruskan ke harga barang konsumsi.

Karena itu, ia meminta pemerintah segera menyiapkan contingency plan dan kebijakan yang berpihak pada daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah. Di antaranya melalui kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), pemberian insentif perpajakan, atau penurunan PPN untuk sejumlah kebutuhan pokok. "Jangan sampai konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor terbesar PDB justru turun. Harus ada intervensi untuk menjaganya," tegas Roy.

Ia juga mengingatkan bahwa tanpa langkah konkret, risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) akan semakin besar dan memperburuk daya beli masyarakat. Lonjakan pinjaman online yang telah mencapai lebih dari Rp 110 triliun, menurutnya, juga menjadi sinyal tekanan ekonomi yang perlu direspons serius.

Sebagai solusi, Roy meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan stimulus seperti diskon tiket pesawat atau tarif tol, tetapi juga fokus menurunkan biaya logistik agar disparitas harga di berbagai daerah dapat berkurang.

"Lebih bagus memberikan dukungan terhadap biaya logistik. Jangan sampai disparitas harga di daerah seperti Papua bisa 35%-40% lebih mahal. Negara harus hadir dengan langkah-langkah konkret yang berpihak pada masyarakat dan pelaku usaha, termasuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha," ujarnya.

Lebih jauh, Roy meminta agar Negara hadir dengan langkah langkah yang berpihak kepada masyarakat.

"Negara harus hadir dengan langkah-langkah konkret yang berpihak pada masyarakat dan pelaku usaha, termasuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha," pungkasnya.

Baca Juga: Minimarket di Pedesaan Akan Dibatasi Demi Kopdes Merah Putih, Ini Kata Pengamat

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News