KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) dari perjalanan ibadah umrah. Hal tersebut guna memberikan dukungan fiskal bagi jamaah umrah dalam menjalankan aktivitas keagamaannya.

Ketentuan tersebut tertuang sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.3/2020 tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Keagamaan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Beleid ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2020.

Baca Juga: Per akhir Juni 2020, DJKN catat realisasi pokok lelang sebesar Rp 10,34 triliun

Dalam hal unsur ekonomi, ibadah umrah merupakan sektor usaha bidang jasa yang wajib memungut PPN sebagaimana ketentuan Undang-Undang PPN yang mematok tariff 10% dari nilai transaksi. 

Dalam Pasal 3 PMK 92/2020 tertulis jasa tertentu dalam kelompok jasa keagamaan yang tidak dikenai PPN antara lain jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lainnya di bidang keagamaan.

Beleid itu menyebutkan jasa lainnya di bidang keagamaan yang dibebaskan PPN meliputi jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh pemerintah, dan jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh biro perjalanan wisata.

Baca Juga: Ini cara mudah bayar pajak kendaraan secara online

“Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jasa penyelenggaraan Ibadah haji reguler, dan jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, ke Kota Makkah dan Kota Madinah,” sebagaimana dalam Pasal 4 PMK 92/2020.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi