KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan pembatasan operasional angkutan barang selama periode mudik Lebaran menuai kritik dari pelaku industrik logistik. Asosiasi Logistik Indonesai (ALI) menilai aturan ini berdampak besar terhadap distribusi barang, meningkatkan biaya operasional, serta menimbulkan potensi keterlambatan pasokan ke berbagai wilayah.

Kebijakan ini sendiri akan mulai diterapkan oleh pemerintah pada hari Senin, 24 Maret 2025 pukul 00.00 hingga Selasa, 8 April 2025 pukul 24.00 waktu setempat.

Ketua Umum ALI, Mahendra Rianto, mengatakan bahwa kebijakan ini memang bertujuan mengurangi kemacetan saat arus mudik, tetapi di sisi lain membebani sektor logistik.

Solidaritas, Driver Gojek Bagi-bagi Makanan GoFood Gratis ke Warga Senen-Kwitang

"Kebijakan ini bisa menimbulkan penumpukan barang di pelabuhan dan keterlambatan distribusi. Akhirnya, rantai pasok terganggu, dan ini bisa berdampak luas ke sektor manufaktur, ritel, serta kebutuhan pokok masyarakat," ujar Mahendra kepada Kontan, Jumat (21/3).

Baca Juga: Protes Pembatasan Lebih Lama dari Tahun Lalu. Pebisnis Truk Stop Operasi Lebih Awal

Mahendra juga menyoroti peningkatan biaya logistik akibat pembatasan ini. Dengan keterbatasan truk yang beroperasi dan waktu pengiriman yang lebih panjang, biaya distribusi barang berisiko melonjak.

"Jika biaya logistik naik, efeknya bisa berantai hingga ke harga barang di pasaran. Ini yang perlu diantisipasi," tambahnya.

Kebijakan ini telah memicu aksi mogok sopir truk di Pelabuhan Tanjung Priok. Para sopir menilai aturan pembatasan operasional angkutan barang tahun ini terlalu panjang, dari yang sebelumnya hanya 10-12 hari menjadi 16 hari.

Meski begitu, Mahendra berharap ada solusi yang lebih seimbang antara kelancaran arus logistik. ALI mengusulkan adanya pengecualian bagi angkutan barang tertentu agar operasional distribusi tidak terganggu secara signifikan.

"Misalnya dengan membuka jalur-jalur tertentu pada jam tertentu untuk angkutan barang esensial, atau mempercepat proses bongkar muat di pelabuhan," pungkasnya.

Hingga saat ini, berbagai asosiasi di sektor logistik terus melakukan komunikasi dengan pemerintah guna mencari solusi agar kebijakan ini tidak berdampak buruk bagi industri dan perekonomian nasional.

Baca Juga: Jamin Arus Mudik Lancar, Polri Siapkan 1.738 Pos Pengamanan di Sepanjang Jalur Mudik

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News