KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) menegaskan bahwa alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp 335 triliun di 2026 harus dipertimbangkan secara hati-hati karena bersumber daya pajak rakyat.

Anggota AEI sekaligus Ekonom UI Vid Adrison menilai bahwa anggaran sebesar itu berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap efektivitas belanja negara jika tidak dirancang dengan tepat.

"Ingat ini adalah anggaran APBN yang berasal dari pajak rakyat," ujar Vid kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/9).

Solidaritas, Driver Gojek Bagi-bagi Makanan GoFood Gratis ke Warga Senen-Kwitang

Baca Juga: Prabowo Akui Ada Kekurangan dalam Program MBG: Kesalahan 0,0017%

Vid menekankan pentingnya mekanisme self-targeting agar program MBG lebih tepat sasaran. Dengan skema ini, siswa atau keluarga dapat memutuskan untuk ikut atau tidak, sesuai kebutuhan masing-masing.

"Bagi orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, mereka bisa mendapatkan makan dari MBG. Bagi orang-orang yang sudah bisa mencukupi, mereka bisa memilih yang lain. Anggaran bisa dihemat," katanya.

Ia mengingatkan bahwa alokasi dana sebesar itu berpotensi menimbulkan crowding out, yaitu berkurangnya ketersediaan dana untuk program lain. 

Hal ini tutur berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan implikasinya pada penerimaan negara."Kalau anggaran begitu besar, maka ketersediaan untuk anggaran yang lain itu akan berkurang," imbuh Vid.

Baca Juga: YLKI Buka Posko Pengaduan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Selain itu, Vid juga mengkritisi potensi food waste dari program MBG yang bersifat universal. Menurutnya, konsumsi makanan anak-anak tidak bisa dipaksakan melebihi kapasitas normal. 

Ia juga menyinggung risiko food poisoning jika distribusi dan penyimpanan makanan tidak dikelola dengan baik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News