KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mendesak penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Anggota AEI, Lili Yan Ing menyampaikan kekecewaannya terhadap desain program tersebut yang dinilai tidak proporsional dalam alokasi anggaran.

"Menurut kami alokasi MBG itu tidak proporsional," ujar Lili kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/9).

Cetak Rekor Lagi, GOTO Catatkan EBITDA Positif di Kuartal II 2025

Baca Juga: Cegah Keracunan, Presiden Prabowo Wajibkan Dapur MBG Punya Alat Uji Makanan

Ia memahami bahwa program MBG adalah janji politik dengan ide yang baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesehatan anak-anak. Namun, ada beberapa catatan penting dalam pelaksanaannya.

Ia merinci, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), dari sekitar 80 juta siswa, hanya 1% atau sekitar 800.000 yang mengaku tidak pernah makan, dan 4% atau sekitar 3,5 juta siswa yang menyatakan kekurangan makan. 

Dengan perhitungan sederhana, jika setiap anak mendapat Rp 10.000 per hari selama 20 hari per bulan sepanjang setahun, kebutuhan maksimal anggaran hanya sekitar Rp 8 triliun.

Lili menekankan tiga hal yang perlu diperhatikan pemerintah sebelum menjalankan program ini secara luas. 

Baca Juga: Buntut Kasus Keracunan MBG, Pemerintah Bakal Tutup Sementara SPPG Bermasalah

Pertama, piloting di daerah tertentu yang benar-benar membutuhkan, khususnya masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. 

Kedua, sistem partisipatif dengan melibatkan orang tua, guru, dan masyarakat sekitar sekolah. 

Ketiga, evaluasi dengan SOP yang jelas, sehingga akuntabilitas dan transparansi program dapat terjaga.

"Makanya kami menekankan mengapa perlu ada pemberhentian saat ini juga karena kami melihat tiga hal yang kami sampaikan itu tidak dilaksanakan dengan baik," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News