KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Alibaba, raksasa e-commerce China, menyepakati kerjasama strategis dengan Pemerintah Malaysia. Kesepakatan tersebut dibalut program zona perdagangan bebas digital alias digital free trade zone (DFTZ).

Skema DFTZ terjalin dalam platform perdagangan elektronik atau electronic world trade platform (eWTP) yang dirancang guna memudahkan perdagangan antara perusahaan Malaysia dan China di era digitalisasi. Platform virtual ini akan berlaku mulai tahun 2019 mendatang, yang akan menghubungkan pebisnis, mengelola otorisasi kargo, dan hal-hal lain dalam seluk beluk e-commerce.

Kesepakatan ini kelak menyebabkan biaya pengiriman barang lintas batas lebih terjangkau bagi perusahaan kecil dan menengah.

Tak dipungkiri, eWTP merupakan upaya strategis Alibaba memenangkan persaingan dari sang rival, Amazon, di kawasan Asia Tenggara yang sedang booming oleh fenomena e-commerce.

"Kerjasama ini diinisiasi oleh Alibaba, yang akan mengukuhkan kendali mereka di kawasan Asia Tenggara, seperti saat ini," tutur Abhineet Kaul, Direktur Sektor Publik dan Pemerintahan Frost & Sullivan seperti dikutip CNBC, Selasa (13/2).

Seorang jurubicara Alibaba kepada CNBC mengatakan, kepesertaan eWTP terbuka bagi siapa saja. Platform ini terbuka bagi perusahaan manapun, yang bersedia berinvestasi uang dan sumber daya untuk mengembangkan infrastruktur yang diperlukan. "Hal ini juga merangkul model kemitraan publik dan swasta, untuk lebih dikembangkan dalam lintas batas perdagangan di Malaysia dan tempat lain," tutur jurubicara Alibaba tersebut kepada CNBC.

Persaingan kian ketat

Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Datuk Seri Salleh  Said Keruak berharap, pelaku e-commerce lain juga ikut bergabung dalam program ini.

"Alibaba mitra dalam membangun dan memulai proyek ini. Namun kami juga terlibat dalam diskusi dengan pemain e-commerce lain, sehingga pada saat yang tepat, akan lebih banyak mitra, demi memaksimalkan DFTZ," ujar Datuk Seri Salleh.

Namun tidak sedikit pihak yang mengkhawatirkan aksi Alibaba tersebut sebagai perwujudan program "Belt and Road" oleh pemerintah China yang bertujuan membangun zona ekonomi dan politik multinasional besar, yang berpusat di Beijing.

Bulan lalu, media China melaporkan bahwa Pemerintah Beijing bermaksud membentuk badan arbitrase perselisihan perdagangan dengan negara lain, melalui serangkaian pengadilan baru yang tunduk pada aturan Partai Komunis China.

Pengamat melihat, persaingan dengan produsen China pun semakin memberatkan. "Platform e-service terbuka keterlibatan banyak perusahaan kecil dan mengah asal China. Ini artinya, Malaysia akan menghadapi persaingan yang lebih ketat," tutur Chan Xin Yin, analis Nanyang Technological University Singapura.

Editor: Wahyu T.Rahmawati