JAKARTA. Apabila pagu subsidi bahan bakar minyak (BBM) naik dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015, anggaran infrastruktur malah kecil. Dana yang disediakan untuk membangun infrastruktur hanya Rp 196 triliun.

Nilai ini lebih kecil dibanding pagu anggaran 2014 yang mencapai Rp 206 triliun. Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Dedy Supriadi Priyatna mengatakan, kebutuhan anggaran infrastruktur 2015 mencapai sekitar Rp 320 triliun.

Bila dibanding dengan kebutuhan pembangunan, tentu anggaran Rp 196 tersebut jauh dari cukup. "Saya akui apabila dibanding 2014 itu (anggaran) lebih kecil karena baru baseline," ujar Dedy akhir pekan ini.

Baseline menjadi alasan pemerintahan sekarang menaruh anggaran infrastruktur lebih kecil pada tahun depan. Pemerintahan baru di bawah pimpinan Joko widodo (Jokowi) dapat menentukan sendiri arah pembangunan serta biaya yang diperlukan untuk infrastruktur.

Lebih lanjut, Dedy menjelaskan ada 25 proyek strategis yang diberikan kepada pemerintahan Jokowi karena tidak bisa dibangun selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Nilai 25 proyek tersebut mencapai lebih dari Rp 300 triliun. Satu proyek di antaranya adalah Pelabuhan Cilamaya.

Pelabuhan yang memakan biaya Rp 14,9 triliun ini tadinya menjadi 15 proyek strategis yang mesti diselesaikan SBY dalam sisa dua bulan pemerintahannya. Namun karena bersifat pelik dan tidak bisa diputuskan maka dialihkan ke pemerintahan baru.

Persoalan Cilamaya berkaitan dengan PT Pertamina. Perusahaan pelat merah tersebut terancam tidak berproduksi karena pipa minyak Pertamina berada di lokasi pembangunan pelabuhan. Selama pembangunan pelabuhan Cilamaya yang diproyeksi memakan waktu 25 tahun, Pertamina menanggung hilangnya pendapatan hingga Rp 100 triliun.

Siapa yang akan menanggung kerugian Pertamina menjadi permasalahan. Perlu keputusan presiden untuk bisa menetapkan putusan, meskipun diproyeksikan akan ada keuntungan Rp 700 triliun apabila pelabuhan cilamaya dibangun.

Menurut Dedy, agar proyek infrastruktur dapat cepat terealisasi, hendaknya dalam pembahasan RAPBN 2015 pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyesuaikan diri dengan visi misi presiden terpilih Jokowi. Program infrastruktur diarahkan ke visi misi Jokowi sehingga tidak perlu ada perubahan yang signifikan apabila dilakukan APBN-P 2015. "Kalau perubahan-perubahan terus kapan mau dilaksanakan pembangunannya," tandas Dedy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto