KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memutuskan penambahan anggaran dan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) untuk tahun ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, terdapat tambahan penerima bansos usulan pemerintah daerah (pemda).

Usulan tambahan KPM tersebut adalah KPM yang bukan penerima kartu sembako dan di luar KPM bantuan sosial tunai (BST) yang sudah tercatat. “Mereka akan mendapatkan (bansos selama) enam bulan, masing-masing (KPM) Rp 200.000 per bulan, sehingga anggarannya adalah Rp 7,08 triliun,” ujar Menkeu dalam konferensi pers, Sabtu (17/7).

Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan, pada tahun ini pemerintah menganggarkan Rp 28,31 triliun untuk program keluarga harapan (PKH) dengan sasaran sekitar 10 juta KPM (sekitar 40 juta orang). Alokasi anggaran program kartu sembako semula Rp 42,37 triliun untuk 18,8 juta KPM (sekitar 75,2 juta orang).

Besaran manfaat sebesar Rp 200.000/bulan. Kemudian, pemerintah memutuskan tambahan anggaran sebesar Rp 7,52 triliun untuk tambahan besaran manfaat pada bulan Juli dan Agustus sebesar masing-masing Rp 200.000 per bulan. Jadi, alokasi anggaran untuk program kartu sembako menjadi Rp 49,89 triliun.

Baca Juga: Mulai Minggu (18/7), Bulog salurkan bantuan beras PPKM

Lalu, pemerintah mengalokasikan anggaran program bantuan beras Bulog sebesar Rp 3,58 triliun. Bantuan ini menyasar 28,8 juta KPM (sekitar 115,2 juta orang). Bantuan ini diberikan untuk penerima BST dan kartu sembako. Masing-masing KPM akan menerima 10 kilogram beras.

Selanjutnya, pemerintah menambahkan alokasi anggaran untuk program kartu prakerja. Semula pemerintah menganggarkan Rp 20 triliun untuk 5,6 juta peserta. Kemudian ditambahkan anggaran Rp 10 triliun untuk 2,8 juta peserta.

“Sehingga total anggaran menjadi Rp 30 triliun dan penerima 8,4 juta peserta. Berdasarkan beberapa survei menggambarkan bahwa program pra kerja ini cukup membantu para pencari kerja atau yang terkena PHK,” ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: Pemerintah tambah anggaran bansos Rp 39,19 triliun, simak rinciannya

Selain itu, pemerintah memutuskan perpanjangan subsidi kuota internet sampai Desember 2021. Subsidi ini ditujukan untuk 38,1 juta siswa/tenaga pendidik. Saat ini, Kementerian Keuangan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Kementerian Agama terkait perpanjangan subsidi kuota internet tersebut.

“Kami sudah mengalokasikan Rp 5,54 triliun untuk meng-cover sampai dengan bulan Desember nanti. Sehingga totalnya nanti menjadi Rp 8,53 triliun dari alokasi semula yang sekitar Rp 3 triliun,” tutur Sri Mulyani.

Baca Juga: Penanganan Covid-19, Mendagri minta pemda tak ragu gunakan BTT dan dana desa

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati